KEWENANGAN PEMERINTAH DESA DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI DI DESA BUTI KECAMATAN CONGKAR KABUPATEN MANGGARAI TIMUR DITINJAU DARI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 47 TAHUN 2016 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

ELVIANA, KURNIATI (2023) KEWENANGAN PEMERINTAH DESA DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI DI DESA BUTI KECAMATAN CONGKAR KABUPATEN MANGGARAI TIMUR DITINJAU DARI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 47 TAHUN 2016 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS FLORES.

	Text (COVER) 1. KOVER DLL.pdf Download (1MB)
	Text (BAB I) 2. BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (154kB) | Request a copy
	Text (BAB II) 3. BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (148kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 4. BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (196kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 5. BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (110kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 6. BAB V DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (180kB) | Request a copy
	Text (LAMPIRAN) 7. LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

ABSTRAK Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Pelayanan Administrasi Di Desa Buti Kecamatan Congkar Kabupaten Manggarai Timur Ditinjau Dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa, Disusun Oleh: Elviana Kurniati, Nim: 2019110033 Pelayanan administrasi merupakan suatu kegiatan memberi layanan yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa kepada masyarakat yang berhubungan dalam sistem pemerintahan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pelayanan administrasi yang yang tidak berjalan sesuai dengan kewenangan pemerintah desa sebagai penyelenggara pelayanan sebagaimana yang diamanatkan oleh oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa dalam Pasal 3 Ayat (1) dan Ayat (3) yang menyatakan bahwa Kepala desa berwenang menyelenggarakan administrasi pemerintahan Desa dan Dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa didukung oleh Aparatur Pelaksana. Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimana kewenangan pemerintah desa dalam pelayanan administrasi di Desa Buti kecamatan congkar kabupaten manggarai timur berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa dan apa faktor penghamabat pelayanan administrasi pemerintahan di desa Buti. jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Empiris yakni ingin mengetahui kewenangan pemerintah desa dalam pelayanan administrasi ditinjau dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Sosiologis yakni metode pendekatan hukum dalam sistem kehidupan yang nyata untuk mengetahui masalah hukum tentang kewenangan pemerintah desa dalam pelayanan administrasi di Desa Buti Kecamatan Congkar Kabupaten Mnggarai Timur ditinjau dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelayanan administrasi di Desa Buti belum berjalan maksimal. Hal ini sebabkan oleh beberapah hal seperti : Kurangnya tanggung jawab pemerintah desa atas tugas dan wewenang sebagai penyelenggara pelayanan, prosedur pelayanan yang kurang tepat, ketepatan waktu pelayanan yang tidak pasti, sarana dan prasarana pendukung pelayanan administrasi yang kurang memadai serta kurangnya pengawasan dari masyarakat dalam pelayanan administrasi. Kesimpulan : pemerintah Desa Buti belum maksimal dalam memberikan pelayanan administrasi. Hal ini dapat diketahui bahwa setiap pelayanan administrasi yang diberikan oleh pemerintah desa Buti kepada masyarakat desa Buti tidak sesuai dengan apa yang telah distandarkan oleh pemerintah Desa Buti. Faktor-faktor penghambat: kurangnya tanggung jawab pemerintah desa atas tugas dan wewenang sebagai penyelenggara pelayanan, prosedur pelayanan yang kurang tepat, ketepatan waktu dalam pelayanan, sarana dan prasarana yang kurang memadai, kurangnya pengawasan masyarakat dalam pelayanan administrasi. Kata Kunci: Kewenangan, Pemerintah Desa, Pelayanan Administrasi Desa

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Uncontrolled Keywords:	Kata Kunci: Kewenangan, Pemerintah Desa, Pelayanan Administrasi Desa
Subjects:	H Ilmu Hukum > Hukum Perdata
Divisions:	Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	perpus takaan uniflor
Date Deposited:	02 Oct 2023 02:46
Last Modified:	02 Oct 2023 02:46
URI:	http://180.250.177.156/id/eprint/2633

Actions (login required)

View Item