NOBERTUS NESTOL, POTE (2023) PENERAPAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA DARI TINDAK KEKERASAN SEKSUAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN JIWA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS FLORES.
Text (COVER)
1. KOVER DLL.pdf Download (1MB) |
|
Text (BAB I)
2. BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (312kB) | Request a copy |
|
Text (BAB II)
3. BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (403kB) | Request a copy |
|
Text (BAB III)
4. BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (240kB) | Request a copy |
|
Text (BAB IV)
5. BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (223kB) | Request a copy |
|
Text (BAB V)
6. BAB V DAN DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (293kB) | Request a copy |
|
Text (LAMPIRAN)
7. LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy |
Abstract
ABSTRAK Judul: Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa Dari Tindak Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa, di Susun Oleh Nobertus Nestol Pote, Nim 2018110369 Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan Perlindungan Hukum Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa Dari Tindak Kekersan Seksual Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa. Permasalahan yang diteliti adalah : 1. Bagaimana penerapan perlindungan hukum pada Orang Dengan Gangguan Jiwa dari Tindak Kekerasan Seksual di tinjau dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang kesehatan jiwa di Kabupaten Manggarai Timur? 2. Apa faktor penghambat Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur dalam melaksanakan Perlindungan Hukum Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa dari tindak kekerasan seksual?. Jenis jenelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian yang penulis temukan adalah bahwa Dinas Sosial Kabupaten Manggarai Timur belum sepenuhnya menjalankan Perlindungan Hukum Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa Dari Tindak Kekerasan Seksual di tinjau dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 pasal 77 Tentang kesehatan jiwa. Hal ini dilihat dari belum adanya fasilitas pelayanan rehabilitas sosial seperti panti sosial dan rumah sakit jiwa. Hal ini dikarenakan alokasi anggaran yang minim dari pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Timur, serta kurangnya tenaga ahli dalam menangani Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Disisi lain Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur melalui Dinas Sosial Kabupaten Manggarai Timur belum melakukan sosialisasi ke seluruh elemen masyarakat tentang kesehatan jiwa serta proses penanganan tingkat dasar yaitu di lingkungan masyarakat, hal ini dilihat dari beberapa tanggapan masyarakat dan juga keluarga penderita gangguan jiwa. Kesimpulan Dinas Sosial Kabupaten Manggarai Timur dalam menangani Perlindungan Hukum Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) belum optimal dan menyeluruh, karena dilihat masih ditemukan kasus kekerasan seksual terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Faktor ini diakibatkan oleh, kurangnya tenaga ahli dan belum adanya fasilitas pelayanan seperti panti sosial dan rumah sakit jiwa milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur dan juga belum adanya alokasi anggaran untuk penanganan rehabilitas sosial. Kata kunci : Perlindungan Hukum, Kekerasan seksual, Orang Dengan Gangguan Jiwa
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Kata kunci : Perlindungan Hukum, Kekerasan seksual, Orang Dengan Gangguan Jiwa |
Subjects: | H Ilmu Hukum > Hukum Pidana |
Divisions: | Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum |
Depositing User: | perpus takaan uniflor |
Date Deposited: | 02 Oct 2023 03:19 |
Last Modified: | 02 Oct 2023 03:19 |
URI: | http://180.250.177.156/id/eprint/2637 |
Actions (login required)
View Item |