KEWAJIBAN PENGUSAHA MEMBAYAR UANG PESANGON TERHADAP PEKERJA ATAS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA PADA MASA PANDEMI COVID-19 SESUAI UNDANG-UNDANG NOMOE 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

HENDROLINUS BASMAN, RONI (2023) KEWAJIBAN PENGUSAHA MEMBAYAR UANG PESANGON TERHADAP PEKERJA ATAS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA PADA MASA PANDEMI COVID-19 SESUAI UNDANG-UNDANG NOMOE 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN. Skripsi thesis, UNIVERSITAS FLORES.

[img] Text (COVER)
1. KOVER DLL.pdf

Download (1MB)
[img] Text (BAB I)
2. BAB I.pdf
Restricted to Registered users only

Download (300kB) | Request a copy
[img] Text (BAB II)
3. BAB II.pdf
Restricted to Registered users only

Download (401kB) | Request a copy
[img] Text (BAB III)
4. BAB III.pdf
Restricted to Registered users only

Download (259kB) | Request a copy
[img] Text (BAB IV)
5. BAB IV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (311kB) | Request a copy
[img] Text (BAB V)
6. BAB V DAN DAFTAR PUSTAKA.pdf
Restricted to Registered users only

Download (322kB) | Request a copy
[img] Text (LAMPIRAN)
7. LAMPIRAN.pdf
Restricted to Registered users only

Download (3MB) | Request a copy

Abstract

ABSTRAK (KEWAJIBAN PENGUSAHA MEMBAYAR UANG PESANGON TERHADAP PEKERJA ATAS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA PADA MASA PANDEMI COVID-19 SESUAI UNDANG-UNDANG NOMOE 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN), Hendrolinus Basman Roni, NIM 2016111269, Skripsi: Program studi Ilmu Hukum Universitas Flores. Situasi pandemi covid-19 tersebut berakibat adanya pemutusan hubunga kerja yang dilakukan oleh perusahaan. Hubungan antara pengusaha dan pekerja akan terjadi setelah adanya perjanjian kerja. Dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 13 Tahnun 2003 tentang ketenagakerjaan. Perjanjian kerja tidak diminta oleh bentuk tertentu, biasa dilakukan secara lisan dengan surat penunjukan oleh seorang pengusaha atau dalam menulis, metedologi normatif yang dipakai, maka pendekatan penelitian yang dipakai menggunakan pendekatan kualitatif. Sehubungan dengan itu dalam pendekatan penelitian kualitatif, analisis terhadap dinamika hubungan fenomena pemberian uang pesangon kepada pekerja yang di-PHK selama pandemi Covid-19 dengan ketentuan Pasal 516 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, diamati berdasarkan pada logika ilmiah dari setiap literatur ilmiah. Hasil penelitian yang peneliti temukan adalah Salah satu bagian dari persoalan yang dirasakan sebagai bentuk tindakan semena-mena dalam kebijakan PHK oleh badan usaha dan perusahaan, yaitu ketidakadilan atas uang pesangon yang semestinya menjadi hak dari para pekerja atau karyawan yang di-PHK berdasarkan pada ketetapan undang-undang Sesuai dengan ketentuan dalam <Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan dan telah diubah melalui Pasal 81 ayat (44) Undang-Undang Cipta Kerja= yang menyatakan bahwa <ketika terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) maka pengusaha berkewajiban untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa jabatan, dan uang pengganti hak kepada pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).= Kesimpulan Kewajiban Pengusaha Membayar Uang Pesangon terhadap pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja pada perusahaan di Kabupaten Ende sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang sudah di tetapkan akan tetapi perusahaan mengalami efisiensi yang mengakibatkan perusahaan kerugian yang cukup besar seghingga perusahaan melakukan pembayaran uang pesangon terhadap pekerja yang mengalami pemutusan hubunghan kerja namun tidak sesuai dengan undang�undang yang di tetapkan. Diharapkan agar perlindungan hukum bagi pekerja perlu ditingkatkan yakni melalui peningkatan pengawasan dari pihak pemerinta sehingga meminimalisir permasalahan terkait Kewajiban Pengusaha Membayar Uang Pesangon Terhadap Pekerja Atas Pemutusan Hubungan Kerja Kata Kunci : kewajiban, pengusaha, Covid

Item Type: Thesis (Skripsi)
Uncontrolled Keywords: Kata Kunci : kewajiban, pengusaha, Covid
Subjects: H Ilmu Hukum > Hukum dan Perkembangan Masyarakat
Divisions: Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User: perpus takaan uniflor
Date Deposited: 11 Dec 2023 02:03
Last Modified: 11 Dec 2023 02:03
URI: http://180.250.177.156/id/eprint/2902

Actions (login required)

View Item View Item