KEWAJIBAN PELAKU PERZINAHAN DALAM MEMBAYAR SANKSI ADAT (WAJA) YANG DIBERIKAN KEPALA ADAT DI DESA LATUNG KECAMATAN RIUNG KABUPATEN NGADA MENURUT HUKUM ADAT RIA LATUNG

KLAUDIUS, LENDES (2024) KEWAJIBAN PELAKU PERZINAHAN DALAM MEMBAYAR SANKSI ADAT (WAJA) YANG DIBERIKAN KEPALA ADAT DI DESA LATUNG KECAMATAN RIUNG KABUPATEN NGADA MENURUT HUKUM ADAT RIA LATUNG. Skripsi thesis, UNIVERSITAS FLORES.

	Text (COVER) 1. Halaman Cover.pdf Download (1MB)
	Text (BAB I) 2. BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (148kB) | Request a copy
	Text (BAB II) 3. BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (143kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 4. BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (246kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 5. BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (126kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 6. BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (107kB) | Request a copy
	Text (LAMPIRAN) 7. LAMPIRAN_0001.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

ABSTRAK KLAUDIUS LENDES, NIM: 201711025, KEWAJIBAN PELAKU PERZINAHAN DALAM MEMBAYAR SANKSI ADAT (WAJA) DI DESA LATUNG KECAMATAN RIUNG KABUPATEN NGADA Waja merupakan upaya untuk memutus hubungan secara adat baik dari pihak perempuan maupun dari pihak laki-laki karena salah satu pihak atau keduanya telah melanggar peraturan adat karena perselingkuhan dan waja ini sebagai satu bentuk efek jera dari tindakan melanggar hukum adat setempat. Waja juga merupakan suatu upaya mengurangi dan meredahkan koflik yang terjadi seperti kasus perse, lingkuhan yang telah terjadi karena waja itu sendiri dalam masyarakat desa latung dianggap sebagai sebuah pengadilan yang sangat resmi dalam hal pelanggaran hukum adat yang sebagai pengesahan dalam memutuskan hubungan secara adat. . Tujuan peneliti ingin mengetahui dan mengkaji tentang kewajiban pelaku perzinahan dalam menbayar sanksi adat dan mengetahui bagaiman kewajiban pelaku perzinahan dalm membayar sanksi adat (waja) yang di berikan oleh kepala adat. Serta, peneliti ingin mengetahui factor-faktor yang mempengaruhi pelaku perzinahan tidak membayar sanksi adat. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, yakni hukum sebagai law in action, sebagai kewajiban pelaku perzinahan dalam membayar sanksi adat ( waja) yang di berikan oleh kepala adat Desa Latung Kecamatan Riung Kabupaten Ngada. Hasil penelitian bahwa pelaku perzinahan belum melakukan kewajiban dalam membayar sanksi adat yang diberikan yang terjadi di desa latung. Kewajiban untuk membayar sanksi adat berdasarkan hukum adat Desa Latung ini merupakan perilaku pembangkang atau sebagau perilaku yang tidak menghargai hukum adat yang telah diwariskan oleh para leluhur. Sehingga ini merupakan perilaku yang bertentangan dengan kebiasaan atau hokum adat setempat. Dan adapula faktor acuh tak acuh dari dalam diri setiap masyarakat. Kesimpulan dari penelitian ini adalah kewajiban pelaku perzinahan tidak membayar sanksi adat (waja) yang di berikan kepala adat Desa Latung Kecamatan Riung Kabupaten Ngada sangat bertentangan denga hokum adat yang berlaku di Desa Latung. Yang seharusnya setiap masyarakat harus melaksanakan kewajiban sebagai masyarakat adat karena telah melakukan kesalahan adat karena merupakan salah satu bentuk efek jerah dari perilaku yang telah menyimpang dari hokum adat tersebut. Kewajiban ini di berlakukan untuk semua masyarakat baik dari kalngan bawah samapai kalangan atas dalat tingkatan hokum adat agar dapat mengembalikan keseimbangan hukum adat.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Uncontrolled Keywords:	Kata kunci : kewajiban, pelaku perzinahan , sanksi adat
Subjects:	H Ilmu Hukum > Hukum Perdata
Divisions:	Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	perpus takaan uniflor
Date Deposited:	26 Mar 2024 02:09
Last Modified:	26 Mar 2024 02:09
URI:	http://180.250.177.156/id/eprint/3065

Actions (login required)

View Item