PERAN MASYARAKAT DALAM MEMANTAU PENYELENGGARAAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DI KABUPATEN ENDE, DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2002 TENTANG BANGUNAN GEDUNG (Studi Di Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende)

YOSEPH ANSELMUS WAE, BIKO MALLY (2024) PERAN MASYARAKAT DALAM MEMANTAU PENYELENGGARAAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DI KABUPATEN ENDE, DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2002 TENTANG BANGUNAN GEDUNG (Studi Di Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende). Skripsi thesis, UNIVERSITAS FLORES.

	Text (COVER) 1. KOVER DLL.pdf Download (2MB)
	Text (BAB I) 2. BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (269kB) | Request a copy
	Text (BAB II) 3. BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (283kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 4. BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (297kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 5. BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (302kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 6. BAB V DAN DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (267kB) | Request a copy
	Text (LAMPIRAN) 7. LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

ABSTRAK Judul Skripsi: Peran Masyarakat Dalam Memantau Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Di Kabupaten Ende, Ditinjau Dari UndangUndang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, Disusun oleh YOSEPH ANSELMUS WAE BIKO MALLY, NIM: 2020110812 Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi salah satu bentuk izin pemanfaatan ruang di daerah. Dimana Izin Mendirikan Bangunan (IMB) berkaitan dengan perizinan yang diberikan pemerintah daerah kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus, oleh pemerintah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. Masyarakat juga diupayakan untuk terlibat dan berperan aktif bukan hanya dalam rangka pembangunan pemanfaatan bangunan gedung untuk kepentingan mereka sendiri, tetapi juga dalam meningkatkan pemenuhan persyaratan bangunan gedung dan tertib penyelenggaraan bangunan gedung pada umumnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian yang ditemukan adalah maraknya bangunan-bangunan yang berdiri secara ilegal di kelurahan paupire, selain karna kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengurus izin mendirikan banagunan (IMB), juga disebabkan karna peran serta masyarakat kelurahan paupire itu sendiri yang masih sangat rendah dalam memantau penyelenggaraan izin mendirikan bangunan (IMB). Kesimpulan dari penelitian ini adalah maraknya bangunan-bangunan yang berdiri tanpa Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kelurahan Paupire, Kecamatan ende Tengah, Kabupaten Ende, selain karena rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB), juga disebabkan karena rendahnya peran serta masyarakat dalam memantau penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Ada beberapa hal yang menjadi faktor penghambat sehingga peran masyarakat dalam memantau penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) masih sangat rendah, baik dari faktor internal maupun faktor eksternal. Yang termasuk dalam faktor internal yaitu: kurangnya pemahaman masyarakat, kurangnya kesadaran masyarakat itu sendiri, ketidakpedulian masyarakat, tingkat pendidikan dan pengetahuan teknis, keterbatasan waktu dan sumber daya masyarakat, keegoisan dari masyarakat itu sendiri, kurangnya dukungan dan keamanan, kendala budaya dan sosial, perbedaan persepsi dan tujuan antara masyarakat dan Pemerintah, ketidakmampuan atau keterbatasan dalam berkomunikasi, dan juga ketidakmampuan untuk mengakses hukum dan peraturan yang berlaku. Sementara untuk faktor eksternal yang menjadi penghambat peran serta masyarakat dalam memantau penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yaitu: keterbatasan informasi, keterbatasan akses ke lembaga Pemerintah, kurangnya informasi dan edukasi, sosialiasi yang tidak berkesinambungan, kurangnya transparansi dan partisipasi publik, ketidakaktifan lembaga sosial atau masyarakat sipil, kurangnya dukungan dari Pemerintah setempat, kurangnya dukungan dari lembaga pendidikan atau akademisi,serta kurangnya pernghargaan terhadap hak-hak masyarakat.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Uncontrolled Keywords:	Kata Kunci: Peran serta masyarakat, izin mendirikan bangunan
Subjects:	H Ilmu Hukum > Hukum Pidana
Divisions:	Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	perpus takaan uniflor
Date Deposited:	03 Oct 2024 03:51
Last Modified:	03 Oct 2024 03:51
URI:	http://180.250.177.156/id/eprint/3435

Actions (login required)

View Item