TANGGUNG JAWAB PEMDA KABUPATEN NAGEKEO DALAM PELAKSANAAN PELATIHAN KERJA DITINJAU DARI UNDANG- UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

YOHANES YORIANUS, MEO DHE (2025) TANGGUNG JAWAB PEMDA KABUPATEN NAGEKEO DALAM PELAKSANAAN PELATIHAN KERJA DITINJAU DARI UNDANG- UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH. Skripsi thesis, UNIVERSITAS FLORES.

	Text (COVER) COVER-DAFTAR ISI.pdf Download (1MB)
	Text (BAB I) BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (191kB) | Request a copy
	Text (BAB II) BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (255kB) | Request a copy
	Text (BAB III) BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (269kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (175kB) | Request a copy
	Text (BAB V) BAB V - DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (233kB) | Request a copy
	Text (LAMPIRAN) LAMPIRAN-LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

ABSTRAK YOHANES YORIANUS MEO DHE:“ TANGGUNG JAWAB PEMDA KABUPATEN NAGEKEO DALAM PELAKSANAAN PELATIHAN KERJA DITINJAU DARI UNDANG -UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH”. SKRIPSI. ENDE: PROGRAM STUDI ILMU HUKUM, FAKULTAS HUKUM DAN SOSIAL HUMANIORA UNIVERSITAS FLORES, 2025. Tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo dalam penyelenggaraan pelatihan kerja merupakan aspek penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan menanggulangi pengangguran di daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola urusan ketenagakerjaan, termasuk pelaksanaan program pelatihan kerja. Namun dalam pelaksanaannya, tanggung jawab ini belum sepenuhnya terealisasi secara optimal, dan sering kali mendapat keluhan dari masyarakat karena belum memberikan hasil yang signifikan terhadap peningkatan keterampilan dan produktivitaskerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo dalam pelaksanaan pelatihan kerja, mengevaluasi efektivitas pelatihan yang telah dilaksanakan, serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam implementasinya. Informan dalam penelitian ini terdiri atas aparatur Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Nagekeo serta peserta pelatihankerja. Temuan dalam penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah telah menyelenggarakan berbagai jenis pelatihan, seperti pelatihan pengolahan jamur tiram, pelatihan mebeler, pelatihan baja, serta cabinet making. Meskipun program-program ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan membuka peluang kerja mandiri, pelaksanaannya belum efektif karena kurangnya tindak lanjut dan pemantauan hasil pelatihan. Beberapa faktor yang menghambat optimalisasi pelaksanaan pelatihan kerja meliputi keterbatasan anggaran, minimnya tenaga instruktur yang berkompeten, rendahnya motivasi dan partisipasi masyarakat, serta fasilitas pelatihan yang belum memadai. Diperlukan strategi peningkatan kapasitas kelembagaan, penyediaan sumber daya yang memadai, serta perencanaan berkelanjutan agar pelatihan kerja dapat menjadi solusi nyata dalam pemberdayaan masyarakat. Kata Kunci: Tanggung Jawab, Pemerintah Daerah, Pelatihan Kerja

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Uncontrolled Keywords:	Kata Kunci: Tanggung Jawab, Pemerintah Daerah, Pelatihan Kerja
Subjects:	H Ilmu Hukum > Hukum Administrasi Negara
Divisions:	Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	perpus takaan uniflor
Date Deposited:	11 Sep 2025 03:53
Last Modified:	11 Sep 2025 03:53
URI:	http://180.250.177.156/id/eprint/4082

Actions (login required)

View Item