TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN ENDE TERHADAP HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL KAIN TENUN ENDE DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS (Studi di Desa Bokasape Timur Kecamatan Wolowaru Kabupaten Ende)

ALLESANDRO REXAN, REBA (2025) TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN ENDE TERHADAP HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL KAIN TENUN ENDE DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS (Studi di Desa Bokasape Timur Kecamatan Wolowaru Kabupaten Ende). Skripsi thesis, UNIVERSITAS FLORES.

	Text (COVER) COVER-DAFTAR ISI.pdf Download (1MB)
	Text (BAB I) BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (254kB) | Request a copy
	Text (BAB II) BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (242kB) | Request a copy
	Text (BAB III) BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (263kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (252kB) | Request a copy
	Text (BAB V) BAB V-DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (238kB) | Request a copy
	Text (LAMPIRAN) LAMPIRAN-LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

ABBSTRAK TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN ENDE TERHADAP HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL KAIN TENUN ENDE DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS DISUSUSN OLEH ALLESANDRO REXAN REBA.: 2021110668 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Ende terhadap perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) kain tenun Ende, khususnya melalui mekanisme pendaftaran Indikasi Geografis (IG) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pemerintah daerah, pengrajin tenun, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ende, sedangkan data sekunder bersumber dari literatur hukum, buku, dan peraturan perundang-undangan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hingga saat ini pendaftaran IG untuk kain tenun Ende belum terealisasi karena kurangnya verifikasi, fasilitasi, sosialisasi, dan pendampingan dari pemerintah daerah. Hambatan yang dihadapi meliputi minimnya fasilitas, keterbatasan anggaran, rendahnya literasi hukum pengrajin, faktor ekonomi, ketiadaan regulasi daerah khusus, serta lemahnya komunikasi antara pemerintah dan kelompok pengrajin. Penelitian merekomendasikan pembentukan tim khusus pendampingan IG, alokasi anggaran khusus, peningkatan sosialisasi berkelanjutan, dan pembentukan forum komunikasi tetap antara pemerintah dan pengrajin untuk memastikan perlindungan hukum yang efektif terhadap kain tenun Ende. Kata kunci: Tanggung jawab pemerintah, kain tenun Ende, Hak Atas Kekayaan Intelektual, Indikasi Geografis.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Uncontrolled Keywords:	Kata kunci: Tanggung jawab pemerintah, kain tenun Ende, Hak Atas Kekayaan Intelektual, Indikasi Geografis.
Subjects:	H Ilmu Hukum > Hukum Perdata H Ilmu Hukum > Hukum dan Perkembangan Masyarakat
Divisions:	Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	perpus takaan uniflor
Date Deposited:	22 Sep 2025 02:09
Last Modified:	22 Sep 2025 02:09
URI:	http://180.250.177.156/id/eprint/4087

Actions (login required)

View Item