PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYELESAIAN KONFLIK AGRARIA LAHAN PERTANIAN DI KELURAHAN MBAY 1 KECAMATAN AESESA KABUPATEN NAGEKEO DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH

ANDRY SAID, KAMIL (2025) PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYELESAIAN KONFLIK AGRARIA LAHAN PERTANIAN DI KELURAHAN MBAY 1 KECAMATAN AESESA KABUPATEN NAGEKEO DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH. Skripsi thesis, UNIVERSITAS FLORES.

	Text (COVER) COVER.pdf Download (1MB)
	Text (BAB I) BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (224kB) | Request a copy
	Text (BAB II) BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (212kB) | Request a copy
	Text (BAB III) BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (277kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (192kB) | Request a copy
	Text (BAB V) BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (200kB) | Request a copy
	Text (LAMPIRAN) LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

ABSTRAK Judul Skripsi: Pemerintah Daerah Dalam Penyelesaian Konflik Agraria Lahan Pertanian Di Kelurahan Mbay 1 Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Disusun oleh: Andry Said Kamil Nim. 2021110726 Konflik agraria terkait lahan pertanian di Kelurahan Mbay I, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo muncul akibat perbedaan kepentingan antara masyarakat dengan pemerintah daerah mengenai pendistribusian lahan. Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo sebagai pemegang kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan konflik tersebut. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana peran Pemerintah Daerah dalam penyelesaian konflik agraria lahan pertanian di Kelurahan Mbay I ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. 2. Faktor apa saja yang menyebabkan pemerintah daerah menetapkan lahan di wilayah Kelurahan Mbay I sebagai lahan pertanian. Metode yang digunakan adalah penelitian empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara, observasi lapangan, serta dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo memiliki peran penting dalam penyelesaian konflik agraria melalui mekanisme pemberian izin lokasi, pengadaan tanah, mediasi sengketa, hingga redistribusi lahan. Namun implementasi kebijakan sering kali tidak sesuai dengan kesepakatan awal dengan masyarakat sehingga menimbulkan penolakan dan aksi protes. (2) Faktor penetapan lahan pertanian di Kelurahan Mbay I antara lain: dasar historis lahan eks-proyek pertanian, kebijakan ketahanan pangan daerah, rencana tata ruang wilayah, serta kepentingan pemerintah dalam pendayagunaan aset negara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun pemerintah daerah telah melaksanakan kewenangannya sesuai kerangka hukum, namun efektivitas penyelesaian konflik agraria di Kelurahan Mbay I belum maksimal karena dipengaruhi lemahnya komunikasi, kurangnya transparansi, serta belum terakomodasinya hak dan aspirasi masyarakat secara menyeluruh. Kata Kunci: Pemerintah Daerah, Konflik Agraria, Lahan Pertanian, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Uncontrolled Keywords:	Kata Kunci: Pemerintah Daerah, Konflik Agraria, Lahan Pertanian, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
Subjects:	H Ilmu Hukum > Hukum Perdata
Divisions:	Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	perpus takaan uniflor
Date Deposited:	02 Oct 2025 03:04
Last Modified:	02 Oct 2025 03:04
URI:	http://180.250.177.156/id/eprint/4114

Actions (login required)

View Item