TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DALAM PENANGANAN BANJIR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG (Suatu Studi Di Kabupaten Ende)

FRANSISKUS CHARLON, LENA (2025) TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DALAM PENANGANAN BANJIR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG (Suatu Studi Di Kabupaten Ende). Skripsi thesis, UNIVERSITAS FLORES.

	Text (COVER) 1. COVER_ABSTRAK_DAFTAR ISI.pdf Download (946kB)
	Text (BAB I) 2. BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (104kB) | Request a copy
	Text (BAB II) 3. BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (104kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 4. BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (106kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 5. BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (113kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 6. BAB V_ DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (154kB) | Request a copy
	Text (LAMPIRAN) 7. LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

ABSTRAK TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DALAM PENANGANAN BANJIR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG (Suatu Studi Di Kabupaten Ende). Disusun Oleh: Fransiskus Charlon Lena, Nim: 2020110825. Banjir yang kerap kali melanda di wilayah Kelurahan Mautapaga Kabupaten Ende, menjadi persoalan serius yang menuntut perhatian dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam konteks penataan ruang. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Ende dalam mengatasi masalah banjir dengan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaannya. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis dengan metode penelitian hukum empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Lurah Mautapaga, serta masyarakat terdampak banjir. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan dari berbagai sumber pustaka dan peraturan perundang undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pemerintah daerah telah memiliki dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), implementasinya di lapangan belum berjalan optimal. Beberapa kendala utama yang dihadapi meliputi keterbatasan anggaran, minimnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan, serta lemahnya koordinasi antar instansi teknis. Di sisi lain, perbedaan persepsi antara pemerintah desa dan kabupaten dalam menentukan lokasi prioritas pembangunan drainase turut memperparah persoalan. Untuk itu, dibutuhkan penguatan dalam hal perencanaan berbasis data, pelibatan masyarakat, serta penegakan hukum tata ruang agar upaya mitigasi banjir dapat dilakukan secara berkelanjutan dan efektif. Kata Kunci: Tanggung Jawab Pemerintah, Penanganan Banjir, Penataan Ruang.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Uncontrolled Keywords:	Kata Kunci: Tanggung Jawab Pemerintah, Penanganan Banjir, Penataan Ruang.
Subjects:	H Ilmu Hukum > Hukum Lingkungan dan Tata Ruang
Divisions:	Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	perpus takaan uniflor
Date Deposited:	29 Oct 2025 02:27
Last Modified:	29 Oct 2025 02:27
URI:	http://180.250.177.156/id/eprint/4132

Actions (login required)

View Item