PENGALIHAN TANAH ASET DESA ARAMENGI KECAMATAN OMESURI KABUPATEN LEMBATA DITINJAU DARI UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

GAMALIEL A., Y. AURATU (2025) PENGALIHAN TANAH ASET DESA ARAMENGI KECAMATAN OMESURI KABUPATEN LEMBATA DITINJAU DARI UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS FLORES.

	Text (COVER) COVER.pdf Download (1MB)
	Text (BAB I) BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (542kB) | Request a copy
	Text (BAB II) BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (388kB) | Request a copy
	Text (BAB III) BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (420kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (495kB) | Request a copy
	Text (BAB V) BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (473kB) | Request a copy
	Text (LAMPIRAN) LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

ABSTRAK PENGALIHAN TANAH ASET DESA ARAMENGI KECAMATAN OMESURI KABUPATEN LEMBATA DITINJAU DARI UNDANG- UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG DESA DISUSUN OLEH GAMALIEL A.Y. AURATU : 2020110743. Pengelolaan aset desa, khususnya tanah, merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pengalihan tanah aset Desa Aramengi, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata, serta mengevaluasi kesesuaiannya dengan ketentuan dalam Pengalihan Tanah Aset Desa Aramengi Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata Ditinjau Dari Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Fokus utama dalam penelitian ini adalah Pasal 76 yang mengatur tentang prinsip transparansi, partisipasi masyarakat, akuntabilitas, penilaian, dan administrasi dalam pengelolaan aset desa. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan aparatur desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh adat, dan masyarakat; observasi lapangan; serta studi dokumentasi terhadap dokumen resmi dan bukti historis penguasaan tanah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalihan tanah seluas 1.056 meter persegi yang awalnya merupakan aset desa untuk fasilitas umum telah dilakukan secara sepihak oleh kepala desa sebelumnya tanpa musyawarah desa, tanpa persetujuan BPD, dan tanpa prosedur administrasi yang sah. Tanah tersebut kemudian disertifikatkan atas nama pribadi anak dari kepala desa lama, sehingga secara hukum dan sosial menimbulkan konflik kepemilikan, hilangnya ruang publik, dan melemahkan tata kelola desa. Pemerintah desa saat ini telah melakukan langkah korektif dengan membentuk Tim Pencari Fakta, melakukan inventarisasi ulang aset desa, serta melakukan mediasi dan konsultasi hukum dengan pihak terkait. Namun, penyelesaian hukum secara tegas masih diperlukan untuk memastikan pemulihan hak desa dan menegakkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan desa yang baik (good governance). Kata Kunci: Pengalihan tanah, aset desa.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Uncontrolled Keywords:	Kata Kunci: Pengalihan tanah, aset desa.
Subjects:	H Ilmu Hukum > Hukum Perdata
Divisions:	Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	perpus takaan uniflor
Date Deposited:	29 Oct 2025 03:12
Last Modified:	29 Oct 2025 03:13
URI:	http://180.250.177.156/id/eprint/4134

Actions (login required)

View Item