TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH KOTA JAYAPURA DALAM MENGAWASI PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JAYAPURA SEBAGAI UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

IDE PRONIS, WEYA (2025) TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH KOTA JAYAPURA DALAM MENGAWASI PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JAYAPURA SEBAGAI UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP. Skripsi thesis, UNIVERSITAS FLORES.

	Text (COVER) 1. COVER & ABSTRAK.pdf Download (752kB)
	Text (BAB I) 2. BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (22kB) | Request a copy
	Text (BAB II) 3. BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (28kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 4. BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (54kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 5. BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (18kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 6. BAB V & DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (18kB) | Request a copy
	Text (LAMPIRAN) 7. LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (976kB) | Request a copy

Abstract

ABSTRAK IDE PRONIS WEYA, NIM: 2021110766, TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH KOTA JAYAPURA DALAM MENGAWASI PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JAYAPURA SEBAGAI UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP. Permasalahan limbah medis, khususnya limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), merupakan isu penting dalam perlindungan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Penelitian ini menganalisis tanggung jawab Pemerintah Kota Jayapura melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) dalam mengawasi pengelolaan limbah B3 di RSUD Jayapura. Metode penelitian yang digunakan adalah empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis melalui observasi, wawancara, studi kasus, dan kajian regulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat regulasi seperti Peraturan Wali Kota Jayapura Nomor 42 Tahun 2017 serta SOP rumah sakit, pelaksanaan pengawasan belum berjalan optimal. Pengawasan lebih banyak bersifat administratif, sementara inspeksi teknis jarang dilakukan. Hambatan utama yang dihadapi meliputi keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan peralatan monitoring, lemahnya koordinasi kelembagaan, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Kondisi ini berdampak pada kurang efektifnya pengawasan dan berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan serta risiko kesehatan masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas pengawasan teknis, pembinaan yang lebih terarah, penguatan koordinasi antar lembaga, serta pelibatan masyarakat dalam pengawasan publik. Upaya tersebut penting untuk memastikan pengelolaan limbah B3 berlangsung efektif, aman, dan sesuai standar hukum maupun lingkungan. Kata Kunci: Limbah B3, RSUD Jayapura, DLHK, Pengawasan, Hukum Lingkungan

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Uncontrolled Keywords:	Kata Kunci: Limbah B3, RSUD Jayapura, DLHK, Pengawasan, Hukum Lingkungan
Subjects:	H Ilmu Hukum > Hukum Pidana
Divisions:	Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	perpus takaan uniflor
Date Deposited:	30 Oct 2025 01:13
Last Modified:	30 Oct 2025 01:13
URI:	http://180.250.177.156/id/eprint/4136

Actions (login required)

View Item