PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

ISABELA MELANIAWATI, REI SABARA (2025) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS FLORES.

	Text (COVER) COVER-DAFTAR ISI MELAN.pdf Download (820kB)
	Text (BAB I) BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (257kB) | Request a copy
	Text (BAB II) BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (194kB) | Request a copy
	Text (BAB III) BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (269kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (239kB) | Request a copy
	Text (BAB V) BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (193kB) | Request a copy
	Text (LAMPIRAN) LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

ABSTRAK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum terhadap tindak pidana perundungan serta bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi korban dalam sistem hukum Indonesia. Perundungan merupakan bentuk kekerasan yang tidak hanya menimbulkan dampak fisik tetapi juga trauma psikologis, khususnya terhadap anak-anak di lingkungan pendidikan. Dalam konteks negara hukum, negara memiliki kewajiban untuk menjamin perlindungan terhadap setiap warganya, termasuk korban perundungan, melalui instrumen hukum yang memadai. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum tentang perundungan telah tertuang dalam beberapa ketentuan, antara lain Undang Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015. Meskipun istilah “perundungan” belum secara eksplisit digunakan dalam seluruh peraturan perundang-undangan, namun substansi hukum tersebut telah memuat larangan serta sanksi terhadap tindakan yang memenuhi unsur perundungan, baik secara fisik maupun psikis. Selain itu, negara juga memberikan perlindungan hukum terhadap korban melalui mekanisme preventif dan represif, termasuk pemulihan hak-hak korban dan pemberian rasa aman dalam proses peradilan. Namun demikian, pelaksanaan perlindungan tersebut belum sepenuhnya berjalan optimal, disebabkan oleh rendahnya kesadaran hukum masyarakat, lemahnya implementasi regulasi, serta keterbatasan koordinasi antar lembaga terkait. Kata Kunci: Perundungan, perlindungan hukum, sistem hukum.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Uncontrolled Keywords:	Kata Kunci: Perundungan, perlindungan hukum, sistem hukum.
Subjects:	H Ilmu Hukum > Hukum Pidana
Divisions:	Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	perpus takaan uniflor
Date Deposited:	31 Oct 2025 03:34
Last Modified:	31 Oct 2025 03:34
URI:	http://180.250.177.156/id/eprint/4139

Actions (login required)

View Item