PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENERTIBAN BANGUNAN PEMUKIMAN WARGA YANG TIDAK SESUAI DENGAN GARIS SEMPADAN PANTAI DI TINJAU DARI PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH (Suatu Studi Di Ndao Kelurahan Kota Ratu)

KATHARINA CINDI, DOJA (2025) PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENERTIBAN BANGUNAN PEMUKIMAN WARGA YANG TIDAK SESUAI DENGAN GARIS SEMPADAN PANTAI DI TINJAU DARI PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH (Suatu Studi Di Ndao Kelurahan Kota Ratu). Skripsi thesis, UNIVERSITAS FLORES.

	Text (COVER) COVER.pdf Download (1MB)
	Text (BAB I) BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (513kB) | Request a copy
	Text (BAB II) BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (459kB) | Request a copy
	Text (BAB III) BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (567kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (423kB) | Request a copy
	Text (BAB V) BAB V-Daftar Pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (485kB) | Request a copy
	Text (LAMPIRAN) LAMPIRAN SKRIPSI 2025.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

ABSTRAK Peran Pemerintah Derah Dalam Penertiban Bangunan Pemukiman Warga Yang Tidak Sesuai Dengan Garis Sempadan Pantai Di Tinjau Dari Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Suatu Studi Di Ndao Kelurahan Kota Ratu), Disusun Oleh : Katharina Cindi Doja, Nim : 2021110631 Sempadan pantai merupakan kawasan lindung dengan jenis kawasan perlindungan setempat. Kawasan sempadan pantai tidak boleh digunakan untuk kegiatan atau pembangunan yang dapat berdampak negatif pada lingkungan hidup, termasuk ekosistem perairan pesisir, serta dapat membahayakan kehidupan masyarakat. Adapun rumusan permasalah dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana peran pemerintah daerah dalam menertibkan bangunan yang tidak sesuai dengan batas sempadan di sepanjang Pantai Ndao Kelurahan Kota Ratu dalam memenuhi ketentuan peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah? 2. Apakah faktor yang menghambat Pemerintah daerah dalam menertibkan bangunan diwilayah sempadan Pantai Ndao dalam peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah?. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan metode penelitian empiris dan normatif, memadukan data primer dari wawancara dan observasi lapangan di kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ende, serta data sekunder dari dokumen dan peraturan perundang undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pemerintah Daerah telah melakukan berbagai upaya penertiban, antara lain sosialisasi, pemberian peringatan tertulis, pemasangan papan larangan, penghentian sementara pelayanan umum, dan rencana relokasi. Namun, efektivitas penegakan hukum masih terkendala oleh resistensi masyarakat, keterbatasan lahan relokasi, dan lemahnya koordinasi antarinstansi menurut peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. (2) Faktor penghambat pemerintah daerah dalam menertibkan bangunan di wilayah sempadan pantai mengenai faktor sosial, ekonomi, dan budaya turut mempengaruhi rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan garis sempadan pantai. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ditemukan pelaksanaan di lapangan masih menghadapi berbagai kendala teknis, koordinasi, dan sosial. Untuk mencapai efektivitas penertiban yang berkelanjutan, diperlukan penguatan koordinasi lintas sektor, kesiapan sarana relokasi masyarakat, serta peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar kesadaran hukum dan kepatuhan terhadap peraturan tata ruang dapat tumbuh secara menyeluruh dan berkelanjutan. Hambatan sosial kultural yang berakar pada keterikatan masyarakat terhadap tanah yang ditempati, serta hambatan politik dan resistensi ekonomi yang mendorong pemerintah daerah lebih berhati-hati dalam mengambil tindakan tegas. Kata kunci: peran pemerintah daerah, penertiban bangunan, sempadan pantai

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Uncontrolled Keywords:	Kata kunci: peran pemerintah daerah, penertiban bangunan, sempadan pantai
Subjects:	H Ilmu Hukum > Hukum Lingkungan dan Tata Ruang
Divisions:	Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	perpus takaan uniflor
Date Deposited:	11 Nov 2025 01:39
Last Modified:	11 Nov 2025 01:39
URI:	http://180.250.177.156/id/eprint/4143

Actions (login required)

View Item