KEWAJIBAN MASYARAKAT DALAM MENGURUS AKTA KEMATIAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

MARGARETA MAYA, MAHRIDA (2025) KEWAJIBAN MASYARAKAT DALAM MENGURUS AKTA KEMATIAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN. Skripsi thesis, UNIVERSITAS FLORES.

	Text (COVER) 1. KOVER DLL.pdf Download (1MB)
	Text (BAB I) 2. BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (419kB) | Request a copy
	Text (BAB II) 3. BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (410kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 4. BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (515kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 5. BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (375kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 6. BAB V DAN DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (494kB) | Request a copy
	Text (LAMPIRAN) 7. LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB) | Request a copy

Abstract

ABSTRAK Judul Skripsi :Kewajiban Masyarakat Dalam Mengurus Akta Kematian Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan (Studi Kasus Di Lame Desa Golo Lobos Kecamatan Lamba Leda Selatan), Disusun Oleh Margareta Maya Mahrida, Nim 2021110097 Partisipasi masyarakat di Lame Desa Golo Lobos Kecamatan Lamba Leda Selatan Kabupaten Manggarai Timur dalam pelaporan kematian masih tergolong rendah, meskipun pelaporan tersebut merupakan kewajiban hukum yang harus diselesaikan dalam waktu 30 hari sejak kematian terjadi. Namun masih banyak ditemukan warga yang tidak mengurus akta kematian bagi anggota keluarganya, hal ini mengakibatkan data kependudukan menjadi tidak akurat, seperti tetap masih terdaftarnya nama orang yang telah meninggal sebagai penerima bantuan sosial. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana Kewajiban Masyarakat dalam Mengurus Akta Kematian Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan? 2. Apa faktor penyebab rendahnya partisipasi masyarakat dalam kewajibannya mengurus akta kematian Di tinjau Dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara dengan masyarakat, aparat desa, dan pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah terdapat aturan yang jelas mengenai kewajiban pelaporan kematian, banyak masyarakat di Desa Golo Lobos belum memahami pentingnya akta kematian, sehingga tidak mengurusnya kecuali terdapat kebutuhan administratif tertentu. Faktor-faktor penyebabnya meliputi kurangnya pemahaman hukum, kendala ekonomi, terbatasnya sosialisasi dari pemerintah, kondisi geografis yang sulit dijangkau, keterbatasan sarana prasarana, serta tidak adanya sanksi yang tegas bagi yang tidak melaporkan kematian. Kata Kunci: Kewajiban Masyarakat, Akta Kematian

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Uncontrolled Keywords:	Kata Kunci: Kewajiban Masyarakat, Akta Kematian
Subjects:	H Ilmu Hukum > Hukum Perdata
Divisions:	Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	perpus takaan uniflor
Date Deposited:	11 Nov 2025 06:55
Last Modified:	11 Nov 2025 06:55
URI:	http://180.250.177.156/id/eprint/4147

Actions (login required)

View Item