MARIA ROSWITA, TIWA (2025) ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI POMALEDA DESA NARU KECAMATAN BAJAWA KABUPATEN NGADA OLEH LEMBAGA PERADILAN TERHADAP PUTUSAN NOMOR 04/Pdt.G/2013/PN.BJW DAN PUTUSAN NOMOR 17/Pdt/2014/PTK (Suatu Studi Di Pengadilan Negeri Bajawa). Skripsi thesis, UNIVERSITAS FLORES.
|
Text (COVER)
1 COVER-DAFTAR ISI.pdf Download (1MB) |
|
|
Text (BAB I)
2 BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (215kB) | Request a copy |
|
|
Text (BAB II)
3 BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (284kB) | Request a copy |
|
|
Text (BAB III)
4 BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (282kB) | Request a copy |
|
|
Text (BAB IV)
5 BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (256kB) | Request a copy |
|
|
Text (BAB V)
6 BAB V-DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (221kB) | Request a copy |
|
|
Text (LAMPIRAN)
7 LAMPIRAN-LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (888kB) | Request a copy |
Abstract
ABSTRAK Skripsi Ini Berjudul: Analisis Penyelesaian Sengketa Tanah Di Pomaleda Desa Naru Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada Oleh Lembaga Peradilan Terhadap Putusan Nomor 04/Pdt.G/2013/Pn.Bjw Dan Putusan Nomor 17/Pdt/2014/Ptk, Maria Roswita Tiwa, NIM. 2021110944 Sengketa tanah merupakan persoalan hukum yang kompleks dan sering terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Salah satunya terjadi di Pomaleda, Desa Naru, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, yang diselesaikan melalui jalur peradilan. Penelitian ini bertujuan untuk Analisis Penyelesaian Sengketa Tanah Di Pomaleda Desa Naru Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada Oleh Lembaga Peradilan Terhadap Putusan Nomor 04/Pdt.G/2013/Pn.Bjw Dan Putusan Nomor 17/Pdt/2014/Ptk serta mengidentifikasi dasar pertimbangan Hakim dalam membuat putusan tersebut. Metode yang digunakan ini adalah Pendekatan perundang-undangan menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan, Pendekatan kasus menganalisis putusan pengadilan terkait perkara, Pendekatan konseptual menggunakan doktrin atau teori hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga peradilan telah menjalankan fungsinya secara independen dan profesional dengan memperhatikan aspek formil dan materil. Hakim menolak gugatan penggugat karena tidak memiliki legal standing yang kuat, bukti surat yang tidak otentik, serta penguasaan tergugat atas tanah dilakukan secara terbuka dan terus menerus selama bertahun-tahun. Pertimbangan hakim didasarkan pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman serta asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Kata Kunci: Sengketa Tanah, Lembaga Peradilan, Pertimbangan Hakim, Putusan Pengadilan.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Kata Kunci: Sengketa Tanah, Lembaga Peradilan, Pertimbangan Hakim, Putusan Pengadilan. |
| Subjects: | H Ilmu Hukum > Hukum Perdata |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum |
| Depositing User: | perpus takaan uniflor |
| Date Deposited: | 12 Nov 2025 05:41 |
| Last Modified: | 12 Nov 2025 05:41 |
| URI: | http://180.250.177.156/id/eprint/4154 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
