KEWAJIBAN KEPALA DESA DALAM MENYELESAIKAN PERSELISIHAN DI DESA KOTAGANA KECAMATAN MAUPONGGO KABUPATEN NAGEKEO DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014

RIKARDUS NAGO, DAKO (2025) KEWAJIBAN KEPALA DESA DALAM MENYELESAIKAN PERSELISIHAN DI DESA KOTAGANA KECAMATAN MAUPONGGO KABUPATEN NAGEKEO DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014. Skripsi thesis, UNIVERSITAS FLORES.

	Text (COVER) COVER-DAFTAR ISI.pdf Download (1MB)
	Text (BAB I) BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (246kB) | Request a copy
	Text (BAB II) BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (256kB) | Request a copy
	Text (BAB III) BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (218kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (199kB) | Request a copy
	Text (BAB V) BAB V-DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (192kB) | Request a copy
	Text (LAMPIRAN) LAMPIRAN-LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

ABSTRAK KEWAJIBAN KEPALA DESA DALAM MENYELESAIKAN PERSELISIHAN DI DESA KOTAGANA KECAMATAN MAUPONGGO KABUPATEN NAGEKEO DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014, DISUSUN OLEH RIKARDUS NAGO DAKO, 2018111039 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewajiban Kepala Desa dalam menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa Kotagana, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo, ditinjau dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta tokoh masyarakat, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban Kepala Desa dalam menyelesaikan perselisihan telah dilaksanakan melalui mekanisme mediasi dan musyawarah mufakat yang melibatkan tokoh adat dan masyarakat. Namun, terdapat beberapa faktor penghambat, antara lain keterbatasan pengetahuan hukum Kepala Desa, tekanan sosial dan kekerabatan, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, keterbatasan sarana dan prasarana, serta adanya intervensi eksternal. Kesimpulannya, kewajiban Kepala Desa dalam menyelesaikan perselisihan merupakan amanat undang-undang sekaligus kebutuhan nyata masyarakat desa. Untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian perselisihan, diperlukan peningkatan kapasitas Kepala Desa, penyediaan sarana yang memadai, serta sosialisasi hukum kepada masyarakat. Kata Kunci: Kepala Desa, Perselisihan, Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang Desa.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Uncontrolled Keywords:	Kata Kunci: Kepala Desa, Perselisihan, Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang Desa.
Subjects:	H Ilmu Hukum > Hukum Administrasi Negara H Ilmu Hukum > Hukum dan Perkembangan Masyarakat
Divisions:	Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	perpus takaan uniflor
Date Deposited:	25 Nov 2025 02:10
Last Modified:	25 Nov 2025 02:10
URI:	http://180.250.177.156/id/eprint/4169

Actions (login required)

View Item