PELAKSANAAN GADAI TANAH PERTANIAN MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 1960 TENTANG PENETAPAN LUAS TANAH PERTANIAN DI KELURAHAN WOLOPOGO KECAMATAN BOAWAE KABUPATEN NAGEKEO

RUFINA AMELIAN, UA (2025) PELAKSANAAN GADAI TANAH PERTANIAN MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 1960 TENTANG PENETAPAN LUAS TANAH PERTANIAN DI KELURAHAN WOLOPOGO KECAMATAN BOAWAE KABUPATEN NAGEKEO. Skripsi thesis, UNIVERSITAS FLORES.

	Text (COVER) cover - abstrak.pdf Download (586kB)
	Text (BAB I) BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (245kB) | Request a copy
	Text (BAB II) BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (191kB) | Request a copy
	Text (BAB III) BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (286kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (118kB) | Request a copy
	Text (BAB V) BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (98kB) | Request a copy
	Text (LAMPIRAN) LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB) | Request a copy

Abstract

ABSTRAK Judul skripsi “PELAKSANAAN GADAI TANAH PERTANIAN MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 1960 TENTANG PENETAPAN LUAS TANAH PERTANIAN DI KELURAHAN WOLOPOGO KECAMATAN BOAWAE KABUPATEN NAGEKEO”, disusun oleh Rufina Amelian Ua. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan gadai tanah pertanian di Kelurahan Wolopogo, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo, serta mengevaluasi kesesuaiannya dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. Latar belakang penelitian ini adalah praktik gadai tanah yang banyak dilakukan oleh masyarakat secara turun-temurun namun tidak sesuai dengan batas waktu gadai yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, di mana data diperoleh melalui observasi lapangan dan wawancara dengan pemberi gadai, penerima gadai, serta aparat kelurahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik gadai tanah pertanian di wilayah tersebut banyak dilakukan secara lisan, tanpa batasan waktu, tanpa akta tertulis, serta tanpa keterlibatan pejabat yang berwenang. Hal ini menyebabkan tanah pertanian sering dikuasai oleh penerima gadai lebih dari tujuh tahun, bahkan hingga sepuluh tahun, tanpa dikembalikan kepada pemiliknya, sehingga melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1960. Faktor yang menghambat pengembalian tanah gadai antara lain keterbatasan ekonomi, rendahnya pemahaman hukum masyarakat, dan kuatnya pengaruh kebiasaan adat yang tidak sejalan dengan hukum nasional. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan pemahaman hukum melalui sosialisasi dan pengawasan dari pemerintah agar hak-hak petani terhadap tanah pertaniannya dapat terlindungi dengan baik. Kata Kunci: Pelaksanaan, Gadai, Tanah Pertanian.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Uncontrolled Keywords:	Kata Kunci: Pelaksanaan, Gadai, Tanah Pertanian.
Subjects:	H Ilmu Hukum > Hukum Perdata
Divisions:	Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	perpus takaan uniflor
Date Deposited:	25 Nov 2025 02:21
Last Modified:	25 Nov 2025 02:21
URI:	http://180.250.177.156/id/eprint/4170

Actions (login required)

View Item