WARDAH, ZAQIAH (2025) TANGGUNG JAWAB PENEGAK HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DAN OBAT TERLARANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS FLORES.
|
Text (COVER)
COVER-DAFTAR ISI.pdf Download (1MB) |
|
|
Text (BAB I)
BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (409kB) | Request a copy |
|
|
Text (BAB II)
BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (366kB) | Request a copy |
|
|
Text (BAB III)
BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (211kB) | Request a copy |
|
|
Text (BAB IV)
BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (214kB) | Request a copy |
|
|
Text (BAB V)
BAB V- DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (182kB) | Request a copy |
|
|
Text (LAMPIRAN)
LAMPIRAN-LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy |
Abstract
ABSTRAK Judul skripsi ini adalah “ Tanggung Jawab Penegak Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Dan Obat Terlarang Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika” disusun oleh: Wardah Zaqiah, NIM: 2021 111 046 Penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan, terutama dalam hal koordinasi antar aparat penegak hukum serta minimnya penerapan pendekatan rehabilitatif sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Skripsi ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor yang menjadi penyebab tidak optimalnya penanganan terhadap penyalahgunaan narkotika, khususnya dari segi koordinasi, pendekatan hukum yang digunakan, dan peran lembaga seperti Badan Narkotika Nasional (BNN). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus, serta dilengkapi dengan data sekunder yang diperoleh dari dokumen hukum dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat dominasi pendekatan represif dalam proses hukum, lemahnya koordinasi antar aparat penegak hukum, serta tidak adanya kewenangan peradilan di dalam struktur BNN yang menyebabkan hasil asesmen rehabilitasi sering diabaikan dalam proses peradilan. Skripsi ini menyarankan perlunya penguatan pendekatan rehabilitatif, peningkatan kerja sama antar lembaga penegak hukum, serta pembaharuan peran BNN agar dapat berkontribusi secara lebih efektif dalam pemulihan korban penyalahgunaan narkotika. Kata kunci: Penegakan, Penyalahgunaan, Narkotika
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Kata kunci: Penegakan, Penyalahgunaan, Narkotika |
| Subjects: | H Ilmu Hukum > Hukum Pidana |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum |
| Depositing User: | perpus takaan uniflor |
| Date Deposited: | 27 Nov 2025 02:31 |
| Last Modified: | 27 Nov 2025 02:31 |
| URI: | http://180.250.177.156/id/eprint/4180 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
