PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENJUAL MINUMAN BERALKOHOL TRADISIONAL (MOKE) OLEH KEPOLISIAN RESOR ENDE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

FRANSISKUS XAVERIUS, BAI (2026) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENJUAL MINUMAN BERALKOHOL TRADISIONAL (MOKE) OLEH KEPOLISIAN RESOR ENDE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA. Doctoral thesis, UNIVERSITAS FLORES.

	Text (COVER) COVER - DAFTAR ISI.pdf Download (1MB)
	Text (BAB I) BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (155kB) | Request a copy
	Text (BAB II) BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (62kB) | Request a copy
	Text (BAB III) BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (162kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (115kB) | Request a copy
	Text (BAB V) BAB V - DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (52kB) | Request a copy
	Text (LAMPIRAN) LAMPIRAN - PLAGIASI.pdf Restricted to Registered users only Download (531kB) | Request a copy

Abstract

ABSTRAK PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENJUAL MINUMAN BERALKOHOL TRADISIONAL (MOKE) OLEH KEPOLISIAN RESOR ENDE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Oleh Fransiskus Xaverius Bai, Nim: 2022110043 Penelitian ini bertujuan menganalisis penegakan hukum Polres Ende terhadap penjual minuman beralkohol tradisional (moke) berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, serta mengidentifikasi faktor penghambatnya. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (snowball sampling) dengan Satresnarkoba Polres Ende, sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui studi dokumen. Data dianalisis secara kualitatif preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan penegakan hukum terhadap peredaran moke dilakukan secara responsif menggunakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan melalui Operasi Pekat dan razia rutin. Namun, tindakan nyata umumnya berhenti pada penyitaan barang bukti moke tanpa memproses pidana para penjual. Polisi mengedepankan hak diskresi (Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002) dan keadilan restoratif melalui pembinaan administratif demi menjaga stabilitas sosial. Hambatan internal meliputi keterbatasan personel, sarana prasarana, anggaran, dan topografi wilayah yang sulit. Hambatan eksternal didominasi oleh benturan sosiokultural (moke sebagai simbol sakral adat Flores), ketergantungan ekonomi masyarakat marginal, faktor hukum dalam penerapan diskresi, resistensi pedagang, serta kuatnya pengaruh intervensi moral tokoh adat (mosalaki). Kata Kunci: Penegakan Hukum, Kepolisian, Moke.

Item Type:	Thesis (Doctoral)
Uncontrolled Keywords:	Kata Kunci: Penegakan Hukum, Kepolisian, Moke.
Subjects:	H Ilmu Hukum > Hukum Pidana
Divisions:	Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	perpus takaan uniflor
Date Deposited:	11 Sep 2026 01:35
Last Modified:	11 Sep 2026 01:35
URI:	http://180.250.177.156/id/eprint/4634

Actions (login required)

View Item