NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DI KABUPATEN ENDE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

SUKMAWATI, NURHAPSARI (2021) NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DI KABUPATEN ENDE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH. Skripsi thesis, Universitas Flores.

[img] Text (COVER)
KOVER.pdf

Download (1MB)
[img] Text (BAB I)
BAB I.pdf
Restricted to Registered users only

Download (151kB) | Request a copy
[img] Text (BAB II)
BAB II.pdf
Restricted to Registered users only

Download (186kB) | Request a copy
[img] Text (BAB III)
BAB III.pdf
Restricted to Registered users only

Download (145kB) | Request a copy
[img] Text (BAB IV)
BAB IV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (120kB) | Request a copy
[img] Text (BAB V)
BAB V.pdf
Restricted to Registered users only

Download (299kB) | Request a copy
[img] Text
LAMPIRAN.pdf

Download (3MB)

Abstract

ABSTRAK Judul skripsi ini adalah Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Ende Ditinjau dari Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. oleh: Sukmawati Nurhapsari, NIM: 2016110775 Alasan Pemilihan Judul adalah masih ditemukan praktek kecurangan yang dilakukan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia khususnya di Kabupaten Ende dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan apa faktor-faktor yang menyebabkan Aparatur Sipil Negara tidak Netralitas dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah ‘;yuridis- sosiologis, yaitu untuk mengkaji penerapan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam kaitannya dengan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Ende. Hasil penelitian yang penulis temukan adalah masih ditemukan adanya ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Ende, terjadinya ketidaknetralitas ASN telah melanggar aturan dalam Pasal 79 ayat 1 & 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menegaskan bahwa “(1) Dalam kampanye, dilarang melibatkan : (a) Hakim pada semua Peradilan; (b) Pejabat BUMN/BUMD; (c) Pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri; (d) Kepala Desa, (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila pejabat tersebut menjadi calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah”. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Ende masih ditemukan ketidaknetralan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah berdasarkan dalam Pasal 79 ayat 1 & 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menegaskan bahwa “(1) Dalam kampanye, dilarang melibatkan : (a) Hakim pada semua Peradilan; (b) Pejabat BUMN/BUMD; (c) Pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri; (d) Kepala Desa, (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila pejabat tersebut menjadi calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah”. Hal ini disebabkan oleh lemahnya pengawasan yang dilakukan Panitia Pengawas Pemilu. Adapun faktor yang menyebabkan Ketidaknetralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Ende terjadi akibat dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal antara lain hubungan kekeluargaan dan ambisi karir jabatan sedangkan faktor eksternal yaitu antara lain faktor loyalitas ASN dan tidak adanya sanksi yang tegas dari pemerintah. Kata Kunci : Netralitas, Aparatur Sipil Negara, Pemilihan Umum

Item Type: Thesis (Skripsi)
Uncontrolled Keywords: Kata Kunci : Netralitas, Aparatur Sipil Negara, Pemilihan Umum
Subjects: H Ilmu Hukum > Hukum Administrasi Negara
Divisions: Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User: perpus takaan uniflor
Date Deposited: 07 Apr 2021 03:17
Last Modified: 07 Apr 2021 03:17
URI: http://180.250.177.156/id/eprint/464

Actions (login required)

View Item View Item