DIALEKTIKA HUKUM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023

KANISIUS KEI, BERA KELEN (2024) DIALEKTIKA HUKUM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023. Skripsi thesis, UNIVERSITAS FLORES.

	Text (COVER) 1. KOVER DLL.pdf Download (1MB)
	Text (BAB I) 2. BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (296kB) | Request a copy
	Text (BAB II) 3. BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (261kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 4. BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (342kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 5. BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (298kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 6. BAB V DAN DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (309kB) | Request a copy
	Text (LAMPIRAN) 7. LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

ABSTRAK Skripsi Ini Berjudul : <Dialektika Hukum Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023=, Kanisius Kei Bera Kelen, Nim:2020110691 Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan No. 90/PUU-XXI/2023, fokus utama mengenai putusan adalah pengaturan mengenai syarat Pencalonan Capres-Cawapres. Aturan spesifik yang membicarakan mengenai syarat pencalonan capres-cawapres diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Keadilan substantif ini mengandung ruh pengejawantahan kepentingan yuridis berelasi kemanusiaan, bukan semata kepentingan formalitas. Dialektika pada mulanya menunjuk pada tujuan utamanya yaitu menolak argument lawan atau membawa lawan kepada kontradiksi-kontradiksi, dilemma, atau paradox dan Dalam sistem ketatanegaraan pasca perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Peradilan konstitusi mengorganisasikan seluruh rangkaian pengawasan terhadap tindakan bernegara. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yakni penelitian terhadap konsepkonsep hukum seperti sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum dan sebagainya. Secara spesifik, persyaratan Pencalonan Capres-Cawapres dituangkan dalam peraturan KPU No. 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, yang kemudian setelah terbitnya putusan MK No 90/PUU-XXI/2023 direvisi menjadi peraturan KPU No. 23 Tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan KPU No. 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Ketentuan Tambahan Pengalaman Menjabat dari Keterpilihan Pemilu dalam Syarat Usia Minimal Capres/Cawapres menyatakan bahwa Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan, <berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun= bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai <berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah=. Ketentuan Tambahan Pengalaman Menjabat dari Keterpilihan Pemilu dalam Syarat Usia Minimal Capres/Cawapres menyatakan bahwa Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan, <berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun= bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai <berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah=.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Uncontrolled Keywords:	Kata Kunci: Dialektika, Mahkamah Konstitusi
Subjects:	H Ilmu Hukum > Hukum Pidana
Divisions:	Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	perpus takaan uniflor
Date Deposited:	26 Sep 2024 05:12
Last Modified:	26 Sep 2024 05:12
URI:	http://180.250.177.156/id/eprint/3416

Actions (login required)

View Item