IGNASIUS ALEXANDER, FERNANDEZ (2025) PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN DRAINASE AKIBAT KEBIASAAN MEMBUANG SAMPAH OLEH MASYARAKAT DITINJAU DARI PERDA KABUPATEN ENDE NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH (Studi di Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende). Skripsi thesis, UNIVERSITAS FLORES.
|
Text (COVER)
COVER - DAFTAR ISI.pdf Download (1MB) |
|
|
Text (BAB I)
BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (275kB) | Request a copy |
|
|
Text (BAB II)
BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (237kB) | Request a copy |
|
|
Text (BAB III)
BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (259kB) | Request a copy |
|
|
Text (BAB IV)
BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (175kB) | Request a copy |
|
|
Text (BAB V)
BAB V- DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (246kB) | Request a copy |
|
|
Text (LAMPIRAN)
LAMPIRAN-LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB) | Request a copy |
Abstract
ABSTRAK PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN DRAINASE AKIBAT KEBIASAAN MEMBUANG SAMPAH OLEH MASYARAKAT DITIJAU DARI PERDA KABUPATEN ENDE NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH, DISUSUN OLEH IGNASIUS ALEXANDER FERNANDEZ, 2021110074 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran pemerintah daerah dalam pengelolaan drainase akibat kebiasaan masyarakat membuang sampah ke saluran irigasi di Kabupaten Ende, serta untuk mengidentifikasi faktor faktor yang mempengaruhi penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah. Permasalahan utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah masih tingginya tingkat pencemaran drainase oleh sampah rumah tangga yang mengakibatkan penyumbatan dan genangan air, serta belum optimalnya pelaksanaan perda tersebut di lapangan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis dengan jenis penelitian hukum empiris. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi di Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah telah terlihat melalui program-program seperti GERMALISASI dan sosialisasi kepada masyarakat, namun belum didukung oleh pengawasan dan penegakan hukum yang memadai. Rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan fasilitas, lemahnya koordinasi antarinstansi, minimnya dukungan anggaran, dan kondisi topografi wilayah turut menjadi hambatan dalam penerapan perda. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun Perda Kabupaten Ende Nomor 8 Tahun 2014 telah memberikan dasar hukum yang kuat, implementasinya belum optimal dan membutuhkan penguatan pada aspek pengawasan, infrastruktur, serta keterlibatan masyarakat. Pemerintah daerah diharapkan lebih proaktif dalam menyediakan fasilitas, memperkuat koordinasi, dan meningkatkan kesadaran masyarakat demi terciptanya sistem drainase yang bersih dan berkelanjutan. Kata Kunci: Peran Pemerintah Daerah, Drainase, Sampah, Peraturan Daerah, Kabupaten Ende.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Kata Kunci: Peran Pemerintah Daerah, Drainase, Sampah, Peraturan Daerah, Kabupaten Ende |
| Subjects: | H Ilmu Hukum > Hukum Lingkungan dan Tata Ruang |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum |
| Depositing User: | perpus takaan uniflor |
| Date Deposited: | 30 Oct 2025 01:27 |
| Last Modified: | 30 Oct 2025 01:27 |
| URI: | http://180.250.177.156/id/eprint/4137 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
