TANGGUNG JAWAB DINAS KEPENDUDUKAN DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI DI KELURAHAN ONEKORE DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

MARIA INES, SORRE WENDE (2025) TANGGUNG JAWAB DINAS KEPENDUDUKAN DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI DI KELURAHAN ONEKORE DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN. Skripsi thesis, UNIVERSITAS FLORES.

	Text (COVER) COVER.pdf Download (1MB)
	Text (BAB I) BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (273kB) | Request a copy
	Text (BAB II) BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (252kB) | Request a copy
	Text (BAB III) BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (240kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (159kB) | Request a copy
	Text (BAB V) BAB V DAN DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (248kB) | Request a copy
	Text (LAMPIRAN) LAMPIRAN SKRIPSI.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

ABSTRAK (TANGGUNG JAWAB DINAS KEPENDUDUKAN DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI DI KELURAHAN ONEKORE DITINJAUDARI PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN),Maria Ines Sorre Wende, Nim 2018110828, Skripsi: Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Flores. Tanggung jawab dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, merupakan persoalan yang terjadi dan masih banyak kendala dan persoalan. Untuk merealisasikan administrasi kependudukan di Indonesia maka pemerintahan Indonesia membentuk undang undang yang mengatur tentang hal tersebut yaitu undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Bagaimana Tanggung Jawab dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dalam Pelayanan Administrasi di Kelurahan Onekore menurut Peraturan Daerah Kabupaten Ende? Apa faktror penghambat pengelolaan Administrasi Kependudukan di Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende? Penelitian ini bertujuan untuk meninjau tanggung jawab dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dalam Pelayanan Admnistrasi di Kelurahan Onekore Ditinjau dari Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014, Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah: penelitian sosiologis dengan menggunakan pendekatan penelitian secara Yuridis Sosiologis dengan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian: Tanggung Jawab dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kelurahan Onekore menurut Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2014 tidak berjalan dengan maksimal. Dalam pelaksanaan Administrasi Kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kelurahan Onekore, terdapat kendala yang menghambat dalam melaksanakan Administrasi Kependudukan, kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya tertib administrasi kependudukan yaitu kendala dari segi masyarakat, adapun kurangnya sarana dan prasarana yang memadai, efisiensi anggaran dan blanko KTP-el yang sering habis yaitu kendala dari segi pemerintah. Kesimpulan: Melakukan himbauan dan penertiban kepada masyarakat yang masih belum tertib administrasi kependudukan. Sebagai pemerintah Kabupaten Ende seharusnya lebih memperhatikan sarana dan prasarana, efisiensi anggaran, dan melakukan koordinasi dengan dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait blangko KTP-el yang sering habis. Kata Kunci: Administrasi Kependudukan,

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Uncontrolled Keywords:	Kata Kunci: Administrasi Kependudukan,
Subjects:	H Ilmu Hukum > Hukum Administrasi Negara H Ilmu Hukum > Hukum dan Perkembangan Masyarakat
Divisions:	Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	perpus takaan uniflor
Date Deposited:	12 Nov 2025 02:43
Last Modified:	12 Nov 2025 02:43
URI:	http://180.250.177.156/id/eprint/4150

Actions (login required)

View Item