PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MEMFASILITASI PENGURUSAN KARTU INDONESIA SEHAT DI DESA TOU KECAMATAN KOTA BARU KABUPATEN ENDE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL

PAULUS ARYANTO, WARA (2025) PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MEMFASILITASI PENGURUSAN KARTU INDONESIA SEHAT DI DESA TOU KECAMATAN KOTA BARU KABUPATEN ENDE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL. Skripsi thesis, UNIVERSITAS FLORES.

	Text (COVER) COVER-ABSTRAK.pdf Download (1MB)
	Text (BAB I) BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (175kB) | Request a copy
	Text (BAB II) BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (169kB) | Request a copy
	Text (BAB III) BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (245kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (148kB) | Request a copy
	Text (BAB V) BAB V-DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (157kB) | Request a copy
	Text (LAMPIRAN) LAMPIRAN-LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

ABSTRAK PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MEMFASILITASI PENGURRUSAN KARTU INDONESIA SEHAT DI DESA TOU KECAMATAN KOTA BARU KABUPATEN ENDE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL OLEH PAULUS ARYANTO WARA Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pemerintah Desa dalam memfasilitasi pelayanan pendaftaran Kartu Indonesia Sehat (KIS) di Desa Tou, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Ende, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pelaksanaannya. Pemerintah Desa, sebagai ujung tombak penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat lokal, memiliki kewenangan yang diberikan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa untuk menjamin terpenuhinya hak dasar masyarakat, termasuk hak atas jaminan kesehatan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dan pendekatan yuridis-sosiologis dengan metode kualitatif, melalui wawancara langsung dan studi dokumentasi terhadap pihak-pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Tou menjalankan perannya sebagai fasilitator pelayanan KIS melalui tiga tahapan utama, yaitu sosialisasi kepada masyarakat, pengumpulan dan penginputan data masyarakat kurang mampu ke dalam sistem DTKS, serta pendistribusian kartu kepada penerima manfaat. Peran ini dilaksanakan dalam kerangka kerja sama antara Pemerintah Desa, Dinas Sosial Kabupaten Ende, dan BPJS Kesehatan. Namun, pelaksanaan program ini tidak lepas dari berbagai hambatan, baik internal maupun eksternal. Hambatan internal meliputi rendahnya tanggung jawab aparatur desa dalam memperbaharui data dan keterbatasan kapasitas teknis, sedangkan hambatan eksternal berkaitan dengan lamanya proses verifikasi dan validasi data oleh instansi terkait, yang berdampak pada keterlambatan distribusi KIS kepada masyarakat. Dengan demikian, meskipun Pemerintah Desa Tou telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, efektivitas pelaksanaan program KIS masih perlu ditingkatkan melalui penguatan kapasitas kelembagaan desa, peningkatan koordinasi antarinstansi, serta komitmen yang lebih tinggi dari seluruh pemangku kepentingan agar hak atas jaminan kesehatan benar-benar dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat desa. Kata Kunci: Pemerintah Desa, Kartu Indonesia Sehat, Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Uncontrolled Keywords:	Kata Kunci: Pemerintah Desa, Kartu Indonesia Sehat, Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial
Subjects:	H Ilmu Hukum > Hukum Administrasi Negara H Ilmu Hukum > Hukum dan Perkembangan Masyarakat
Divisions:	Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	perpus takaan uniflor
Date Deposited:	25 Nov 2025 01:25
Last Modified:	25 Nov 2025 01:25
URI:	http://180.250.177.156/id/eprint/4167

Actions (login required)

View Item