STEFANIA, JUITA (2025) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PENUTUPAN BANDARA TURELELO SOA KABUPATEN NGADA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN. Skripsi thesis, UNIVERSITAS FLORES.
|
Text (COVER)
1. KOVER DLL.pdf Download (1MB) |
|
|
Text (BAB I)
2. BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (483kB) | Request a copy |
|
|
Text (BAB II)
3. BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (470kB) | Request a copy |
|
|
Text (BAB III)
4. BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (519kB) | Request a copy |
|
|
Text (BAB IV)
5. BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (475kB) | Request a copy |
|
|
Text (BAB V)
6. BAB V DAN DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (520kB) | Request a copy |
|
|
Text (LAMPIRAN)
7. LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy |
Abstract
ABSTRAK PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PENUTUPAN BANDARA TURELELO SOA KABUPATEN NGADA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN, OLEH STEFANIA JUITA, NIM 2021110250 Penelitian ini membahas penegakan hukum terhadap kasus penutupan Bandara Turelelo Soa oleh aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngada yang dilakukan tanpa izin otoritas bandara, dan mengakibatkan gangguan serius terhadap operasional penerbangan. Kasus tersebut menjadi sorotan karena tindakan tersebut diperintahkan langsung oleh Bupati Ngada, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai tanggung jawab hukum pejabat publik dalam pelanggaran sektor penerbangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penegakan hukum terhadap pelaku, termasuk aparat Satpol PP dan pihak terkait, serta untuk menilai efektivitas mekanisme hukum berdasarkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan. Terdapat dua rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu Bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran hukum yang terjadi dalam penutupan Bandara Turelelo Soa di Kabupaten Ngada tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan dan Apa faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap pelanggaran penutupan bandara berdasarkan peraturan yang berlaku. Metode yang digunakan adalah penelitian empiris dan pendekatan yuridis sosiologis dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penegakan hukum telah dilakukan oleh otoritas bandara, kepolisian, dan pengadilan. Namun, terdapat kendala dalam pelaksanaannya, terutama dalam aspek akuntabilitas pejabat yang memerintahkan tindakan pelanggaran. Penegakan hukum terhadap anggota Satpol PP berhasil dilaksanakan, tetapi pejabat yang memiliki tanggung jawab perintah tidak tersentuh secara hukum, yang mencerminkan kelemahan dalam sistem pertanggungjawaban pidana vertikal. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan kerangka hukum dan koordinasi antarinstansi dalam penanganan pelanggaran di sektor penerbangan, serta peningkatan akuntabilitas pejabat daerah dalam mengambil keputusan hukum. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perbaikan regulasi dan praktik penegakan hukum di wilayah yang memiliki infrastruktur transportasi udara vital. Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pelanggaran, Penutupan Bandara
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pelanggaran, Penutupan Bandara |
| Subjects: | H Ilmu Hukum > Hukum Pidana |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum |
| Depositing User: | perpus takaan uniflor |
| Date Deposited: | 25 Nov 2025 03:37 |
| Last Modified: | 25 Nov 2025 03:37 |
| URI: | http://180.250.177.156/id/eprint/4173 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
