KEWAJIBAN PEMILIK BANGUNAN DALAM MENGURUS PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NAGEKEO NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH (Studi Di Kelurahan Danga Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo)

KAROLINA PATRISIA, RUTU (2026) KEWAJIBAN PEMILIK BANGUNAN DALAM MENGURUS PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NAGEKEO NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH (Studi Di Kelurahan Danga Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo). Skripsi thesis, UNIVERSITAS FLORES.

	Text (COVER) COVER - DAFTAR ISI.pdf Download (2MB)
	Text (BAB I) BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (184kB) | Request a copy
	Text (BAB II) BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (134kB) | Request a copy
	Text (BAB III) BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (178kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (133kB) | Request a copy
	Text (BAB V) BAB V - DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (118kB) | Request a copy
	Text (LAMPIRAN) LAMPIRAN - PLAGIASI.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

ABSTRAK Judul Skripsi : Kewajiban Pemilik Bangunan Dalam Mengurus Persetujuan Bangunan Gedung Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Studi Di Kelurahan Danga Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo) Disusun Oleh Karolina Patrisia Rutu, Nim : 2022110943 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mencari jawaban tentang bagaimana kewajiban pemilik bangunan dalam mengurus persetujuan bangunan gedung dan apa pengaruh pemilik bangunan yang belum mengurus persetujuan bangunan gedung di Kelurahan Danga sesui dengan Pasal 134 Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berbunyi : Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Penelitian ini merupakan penelitian sosiologi empiris yang bersifat deskriptif karena penelitian meliputi data sekunder yang didukung dengan penelitian lapangan dan data primer, data diperoleh dari studi kepustakaan dan penelitian lapangan, sedangkan data primer diperoleh melalui wawancara secara langsung dengan narasumber dan responden Berdasarkan hasil penelitian, adanya kesenjangan disebabkan oleh dua faktor utama yakni masyarakat pemilik bangunan dan perangkat Peraturan Daerah itu sendiri dalam hal ini Peraturan Daerah tentang pengajuan bangunan gedung yang menyangkut dengan Pajak Daerah dan Retribusi daerah. Dari sisi masyarakat masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengurus pengajuan bangunan gedung dan minimnya pemahaman masyarakat terhadap fungsi dan manfaat pengajuan bangunan gedung serta berbelit-belitnya birokrasi urusan perizinan. Kelemahan ini dalam kenyataannya bukan saja pada masyarakat yang kurang pendidikan dan ekonomi, namun terdapat pada kelompok masyarakat punya pendidkan dan berpenghasilan cukup seperti ASN dan juga anggota legislatif sedangkan sisi peraturan perundang-undangan ada kelemahan yakni prosedur perizinan memberatkan masyarakat baik dari aspek finasial maupun aspek mekanisme pengurusan surat-surat administrasi. Disamping ada dua faktor penghambat terdapat juga faktor lainnya yakni pembuatan peraturan daerah tentang bangunan ini kurang memperhitungkan faktor sosial, ekonomi, masyarakat dan kurangnya sosialisasi peraturan daerah tersebut. Dalam hubungan dengan pemanfaatan ruang kota maka implementasi dari pemberian persetujuan bangunan gedung juga mengandung maksud untuk dapat menekan terjadinya penyimpangan dalam pemanfaatan ruang kota yang cenderung meningkat dan juga menyangkut retribusi daerah untuk mendukung program Pemerintah Kabupaten Nagekeo. Kata Kunci : Kewajiban, Pemilik, Bangunan, dan Persetujuan

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Uncontrolled Keywords:	Kata Kunci : Kewajiban, Pemilik, Bangunan, dan Persetujuan
Subjects:	H Ilmu Hukum > Hukum Lingkungan dan Tata Ruang
Divisions:	Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	perpus takaan uniflor
Date Deposited:	11 Sep 2026 02:56
Last Modified:	11 Sep 2026 02:56
URI:	http://180.250.177.156/id/eprint/4635

Actions (login required)

View Item