TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DALAM PENGAWASAN TERHADAP PEREDARAN OBAT ILEGAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN

ALBETUS KARO, ARU (2026) TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DALAM PENGAWASAN TERHADAP PEREDARAN OBAT ILEGAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN. Skripsi thesis, UNIVERSITAS FLORES.

	Text (COVER) COVER - DAFTAR ISI.pdf Download (1MB)
	Text (BAB I) BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (209kB) | Request a copy
	Text (BAB II) BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (191kB) | Request a copy
	Text (BAB III) BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (252kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (219kB) | Request a copy
	Text (BAB V) BAB V - DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (156kB) | Request a copy
	Text (LAMPIRAN) LAMPIRAN - PLAGIASI.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

ABSTRAK TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DALAM PENGAWASAN TERHADAP PEREDARAN OBAT ILEGAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN DISUSUN OLEH ALBETUS KARO ARU, NIM: 2022110226 Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketentuan Pasal 138 ayat (6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang mewajibkan Pemerintah Daerah untuk membina, mengatur, mengendalikan, dan mengawasi peredaran sediaan farmasi di wilayahnya. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan kasus peredaran obat ilegal di Kabupaten Ende, sebagaimana terbukti dalam Putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor 58/Pid.Sus/2025/PN End, di mana terdakwa mengedarkan 1.000 butir pil berlogo "Y" tanpa izin edar melalui transaksi digital menggunakan WhatsApp, DANA, dan J&T. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Ende dalam pengawasan terhadap peredaran obat ilegal serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat efektivitas pengawasan tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Ende dan Satpol PP Kabupaten Ende, serta data sekunder yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan dokumen hukum terkait. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, studi kepustakaan, dan studi dokumentasi. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tanggung jawab pengawasan oleh Pemerintah Kabupaten Ende belum berjalan secara efektif. Upaya pengawasan yang dilakukan meliputi inspeksi rutin ke apotek dan toko obat, koordinasi antar-instansi antara Dinas Kesehatan, Loka POM Ende, dan Polres Ende, serta edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Namun, efektivitasnya masih terkendala oleh faktor internal berupa keterbatasan tenaga pengawas, anggaran, serta sarana dan prasarana. Sementara itu, faktor eksternal meliputi lemahnya koordinasi antar-instansi yang masih bersifat insidental, rendahnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan temuan obat ilegal, serta maraknya modus peredaran berbasis digital yang sulit dideteksi. Kasus pil "Y" menjadi bukti nyata bahwa pengawasan preventif masih lemah, terutama terhadap transaksi obat secara daring. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan upaya strategis berupa penguatan sumber daya dan sarana pengawasan, peningkatan koordinasi dan sistem informasi terintegrasi antar-instansi, penguatan edukasi dan penyediaan saluran pengaduan bagi masyarakat, serta pengawasan terhadap peredaran obat berbasis digital melalui kerja sama dengan platform digital dan penegakan hukum yang tegas sesuai Pasal 435 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Kata Kunci: Tanggung Jawab Pemerintah dan Pengawasan Obat Ilegal

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Uncontrolled Keywords:	Kata Kunci: Tanggung Jawab Pemerintah dan Pengawasan Obat Ilegal
Subjects:	H Ilmu Hukum > Hukum Pidana
Divisions:	Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	perpus takaan uniflor
Date Deposited:	21 Oct 2026 06:05
Last Modified:	21 Oct 2026 06:05
URI:	http://180.250.177.156/id/eprint/4643

Actions (login required)

View Item