PENERAPAN SANKSI BAGI ORANG YANG MENDIRIKAN BANGUNAN HOTEL PADA ZONA GARIS SEMPADAN PANTAI DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG SISTEM KEPARIWISATAAN DAERAH (Studi Di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai Barat)

FANDOLINUS, FIRMANTO (2022) PENERAPAN SANKSI BAGI ORANG YANG MENDIRIKAN BANGUNAN HOTEL PADA ZONA GARIS SEMPADAN PANTAI DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG SISTEM KEPARIWISATAAN DAERAH (Studi Di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai Barat). Skripsi thesis, UNIVERSITAS FLORES.

	Text (COVER) 1 KOBER-ABSTRAK.pdf Download (3MB)
	Text (BAB I) 3. BAB 1.pdf Restricted to Registered users only Download (204kB) | Request a copy
	Text (BAB II) 4. BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (194kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 5. BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (241kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 5. BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (241kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 6. BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (157kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 7. BAB V DAN DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (185kB) | Request a copy
	Text (LAMPIRAN) 8. LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

ABSTRAK Fandolinus Firmanto, NIM : 2016110569, Fakultas Hukum, Universitas Flores, “Penerapan Sanksi Bagi Orang Yang Mendirikan Bangunan Hotel Pada Zona Garis Sempadan Pantai di Tinjau Dari Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Sistem Kepariwisataan Daerah Kabupaten Manggarai Barat”. Penerapan sanksi administratif pencabutan izin berdasarkan peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Sistem Kepariwisataan Daerah Kabupaten Manggarai Barat oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai Barat bagi pemilik Hotel yang melanggar kawasan sempadan Pantai Pede yang merupakan tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai Barat. Permasalahan penelitian ini yaitu : (1) Bagaimana penerapan sanksi bagi orang yang mendirikan bangunan hotel pada zona garis sempadan pantai ditinjau dari Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Sistem Kepariwisataan Daerah Kabupaten Manggarai Barat? (2) Faktor-faktor penghambat penerapan sanksi bagi orang yang mendirikan bangunan hotel pada zona garis sempadan pantai di kawasan Pantai Pede Kabupaten Manggarai Barat?. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Penerapan Sanksi Bagi Orang yang Mendirikan Bangunan Hotel Pada Zona Garis Sempadan Pantai Ditinjau dari Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Sistem Kepariwisataan Daerah Kabupaten Manggarai Barat, serta mengetahui Faktor�faktor penghambat Penerapan Sanksi bagi Orang yang Mendirikan Bangunan Hotel pada Zona Garis Sempadan Pantai Pede. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Yuridis Sosiologis, artinya pendekatan dengan cara mempelajari data sekunder dalam bentuk norma yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan juga data primer yang diperoleh dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai Barat. Hasil penelitian menunjukan bahwa Penerapan Sanksi Administratif Pencabutan Izin bagi Orang yang mendirikan bangunan Hotel Pada zona kawasan Sempadan Pantai Pede berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Sistem Kepariwisataan Daerah Kabupaten Manggarai Barat belum dilaksanakan secara optimal oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai Barat. Adapun faktor-fakor penghambat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri dari Faktor Internal (Tidak singkronnya antara perencanaan dan pelaksanaan, kurangnya kerja sama lintas sektor, dan lain-lain), dan Faktor Eksternal (Kurang efektifnya Sosialisasi Pemanfaatan Ruang kepada Masyarakat oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai Barat serta kurangnya kesadaran atau kepatuhan masyarakat terhadap peraturan tentang Pemanfaatan Ruang). Kesimpulan dari penelitian ini adalah Penerapan sanksi administratif pencabutan izin yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai Barat berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Sistem Kepariwisataan daerah Kabupaten Manggarai Barat belum diterapkan karena belum adanya peraturan pelaksana yang berupa peraturan Bupati. 23

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Uncontrolled Keywords:	Kata Kunci : Mendirikan Hotel, Kawasan Sempadan Pantai, Sanksi Administrasi.
Subjects:	H Ilmu Hukum > Hukum Administrasi Negara
Divisions:	Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	perpus takaan uniflor
Date Deposited:	03 Jun 2022 04:08
Last Modified:	03 Jun 2022 04:08
URI:	http://180.250.177.156/id/eprint/1705

Actions (login required)

View Item