PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU PENGEBOMAN IKAN DI KABUPATEN FLORES TIMUR PADA PASAL 85 DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PERIKANAN

AGUSTINUS AGI, TUKAN (2023) PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU PENGEBOMAN IKAN DI KABUPATEN FLORES TIMUR PADA PASAL 85 DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PERIKANAN. Skripsi thesis, UNIVERSITAS FLORES.

	Text (COVER) 1 COVER-ABSTRAK.pdf Download (935kB)
	Text (BAB I) 3 BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (259kB) | Request a copy
	Text (BAB II) 4 BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (416kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 5 BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (483kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 6 BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (360kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 7 BAB V - DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (308kB) | Request a copy
	Text (LAMPIRAN) 8 LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (868kB) | Request a copy

Abstract

ABSTRAK Penegakan Hukum Bagi Pelaku Pengeboman Ikan Di Kabupaten Flores Timur Pada Pasal 85 Di Tinjau Dari Undang – Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan Oleh: Agustinus Agi Tukan, Nim: 2017111045 Tindakan pengawasan yang jarang dilakukan oleh Kepolisian Larantuka secara langsung disebabkan karena jumlah Petugas Kepolisian Larantuka sampai pada bulan Oktober tahun 2014 berjumlah 412 orang belum sebanding dengan jumlah penduduk Kabupaten Flores Timur sebanyak 241.082 jiwa serta luas wilayah 5.983,38 km (daratan 1.812.85 km dan lautan 4.170,53 km). terbatasnya jumlah petugas Kepolisian yang melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana bom ikan, tentunya sangat mempengaruhi efektifitas penegakan hokum khasus tersebut. Rumusan masalahnya adalah: (1). Bagaimanakah Penegakan Hukum Bagi Pelaku Pemboman Ikan Di Kabupaten Flores Timur Kecamatan Larantuka Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan?. (2). Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum bagi pelaku pengeboman ikan di Kabupaten Flores Timur Kecamatan Larantuka, ditinjau dari Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan? Tujuan dari penelitian ini yakni ingin menelaah atau mengkaji Penegakan Hukum Bagi Pelaku Pemboman Ikan di Kabupaten Flores Timur Kecamatan Larantuka di tinjau dari Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, Untuk mengetahui Penegakan Hukum Bagi Pelaku Pengeboman Ikan di Kabupaten Flores Timur Kecamatan Larantuka, ditinjau dari Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan dan Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum bagi pelaku pengeboman ikan di Kabupaten Flores Timur Kecamatan Larantuka, ditinjau dari Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan. Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian Hukum Empiris, sedangkan pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Sosiologis. Teknik pengumpulan data Wawancara (interview), Pengamatan (observatation) dan Data Keperpustakaan. Serta analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa penegakan hokum yang dilakukan oleh sub sistem peradilan pidana di Kabupaten Flores Timur meliputi upaya represif, preventif dan juga kuratif. Penegakan hukum yang paling banyak dalam bentuk upaya represif. Kesimpulan dari khasus pemboman ikan di Flores Timur di karenakan adanya Kendala –kendala yang di hadapan dalam penegakan hukum ini meliputi jumlah personil kepolisian yang terbatas dan kurangnya sarana dan prasarana. Kata Kunci : Penegakan hukum, Nelayan, Bom

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Uncontrolled Keywords:	Kata Kunci : Penegakan hukum, Nelayan, Bom
Subjects:	H Ilmu Hukum > Hukum Pidana
Divisions:	Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	perpus takaan uniflor
Date Deposited:	19 Sep 2023 05:43
Last Modified:	19 Sep 2023 05:43
URI:	http://180.250.177.156/id/eprint/2612

Actions (login required)

View Item