PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 SEBAGAIMANA TELAH DIRUBAH UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH

MARIA YUSVINA, WUNU (2024) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 SEBAGAIMANA TELAH DIRUBAH UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH. Skripsi thesis, UNIVERSITAS FLORES.

	Text (COVER) 1. COVER & ABSTRAK.pdf Download (627kB)
	Text (BAB I) 2. BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (36kB) | Request a copy
	Text (BAB II) 3. BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (23kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 4. BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (37kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 5. BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (17kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 6. BAB V & DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (734kB) | Request a copy
	Text (LAMPIRAN) 7.LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (726kB) | Request a copy

Abstract

ABSTRAK Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Keterlambatan Pembayaran Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Sebagaimana Telah Dirubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Disusun Oleh : Maria Yusvina Wunu, NIM : 2020110286 Alasan peneliti memilih judul tentang : “penegakan hukum terhadap keterlambatan pembayaran pajak kendaraaan bermotor ditinjau dari UndangUndang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah” karena terjadi permasalahan dimana banyak masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor tetapi mereka lalai untuk membayar pajak kendaraan bermotor yang dimiliki sehingga mengakibatkan keterlambatan dalam membayar pajak kendaraan bermotor sesuai apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penegakan hukum terhadap keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor di kota ende dan apa faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kota Ende. Hasil penelitian menunjukan bahwa penegakan hukum terhadap keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kota Ende masih kurang tegas sehingga masih banyak wajib yang lalai sehingga mengakibatkan keterlambatan dalam membayar pajak kendaraan bermotor dan memiliki banyak faktor yang menjadi penghambat atas penegakan hukum terhadap keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kota Ende seperti : permasalahan ekonomi, kelalaian yang disebabkan oleh wajib pajak sendiri, transaksi alih kendaraan yang terlambat membayar pajak kendaraan bermotor dan belum melakukan Balik Nama Kendaraan Bermotor dan sengaja tidak membayar pajak kendaraan bermotor. Kesimpulan bahwa wajib pajak kendaraan bermotor belum melaksanakan amanat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah dalam hal ini wajib pajak yang memiliki kendaraan bermotor lalai dalam membayarkan pajak sehingga terjadi keterlambatan dalam membayar pajak kendaraan bermotor yang dimiliki.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Uncontrolled Keywords:	Kata Kunci : Penegakan Hukum, Pajak Kendaraan Bermotor
Subjects:	H Ilmu Hukum > Hukum Pidana
Divisions:	Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	perpus takaan uniflor
Date Deposited:	02 Oct 2024 02:14
Last Modified:	02 Oct 2024 02:14
URI:	http://180.250.177.156/id/eprint/3425

Actions (login required)

View Item