ALOISIUS GILBERTUS, REDU (2025) PELAKSANAAN PEMBANGUNAN JALAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI TINJAU DARI UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN DEMI KEPENTINGAN UMUM (Studi Kasus Desa Ndeturea, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende). Skripsi thesis, UNIVERSITAS FLORES.
|
Text (COVER)
COVER-DAFTAR ISI.pdf Download (1MB) |
|
|
Text (BAB I)
BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (259kB) | Request a copy |
|
|
Text (BAB II)
BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (226kB) | Request a copy |
|
|
Text (BAB III)
BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (290kB) | Request a copy |
|
|
Text (BAB IV)
BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (233kB) | Request a copy |
|
|
Text (BAB V)
BAB V-DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (242kB) | Request a copy |
|
|
Text (LAMPIRAN)
LAMPIRAN-LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy |
Abstract
ABSTRAK PELAKSANAAN PEMBANGUNAN JALAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI TINJAU DARI UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN DEMI KEPENTINGAN UMUM Disusun Oleh Aloisius Gilbertus Redu NIM. 2020110575 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Dan Sosial Humaniora, Universitas Flores-Ende, 2025 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pembangunan jalan untuk kepentingan umum di Desa Ndeturea, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Demi Kepentingan Umum. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara, observasi langsung, serta studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan jalan belum sepenuhnya berjalan sesuai ketentuan hukum. Proses sosialisasi kepada masyarakat masih minim, penetapan ganti rugi tidak transparan, serta partisipasi masyarakat tergolong rendah. Selain itu, tidak terdapat mekanisme pengaduan yang efektif dan koordinasi antarinstansi pelaksana dinilai lemah. Peneliti menyimpulkan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Demi Kepentingan Umum masih bersifat formalistik dan belum menyentuh aspek keadilan sosial secara menyeluruh. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan yang lebih partisipatif dan transparan dalam setiap tahapan pembangunan.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Kata kunci: Pelaksanaan Pembangunan Jalan, Pengadaan Tanah, Kepentingan Umum, |
| Subjects: | H Ilmu Hukum > Hukum Perdata |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum |
| Depositing User: | perpus takaan uniflor |
| Date Deposited: | 26 Sep 2025 04:59 |
| Last Modified: | 26 Sep 2025 04:59 |
| URI: | http://180.250.177.156/id/eprint/4112 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
