KEWAJIBAN KEPALA DESA DALAM MENYELESAIKAN PERSELISIHAN MASYARAKAT DITINJAU DARI UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2024 PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (Suatu Studi Di Desa Ranggatalo Kecamatan Lio Timur Kabupaten Ende)

ISIDORUS, BUDO (2025) KEWAJIBAN KEPALA DESA DALAM MENYELESAIKAN PERSELISIHAN MASYARAKAT DITINJAU DARI UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2024 PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (Suatu Studi Di Desa Ranggatalo Kecamatan Lio Timur Kabupaten Ende). Skripsi thesis, UNIVERSITAS FLORES.

	Text (COVER) COVER.pdf Download (1MB)
	Text (BAB I) BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (187kB) | Request a copy
	Text (BAB II) BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (191kB) | Request a copy
	Text (BAB III) BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (583kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (306kB) | Request a copy
	Text (BAB V) BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (185kB) | Request a copy
	Text (LAMPIRAN) LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

ABSTRAK Skripsi ini berjudul: Kewajiban Kepala Desa Dalam Menyelesaikan Perselisihan Masyarakat Ditinjau Dari Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Isidorus Budo, Nim: 2021110533 Perselisihan antar warga di tingkat desa merupakan permasalahan sosial yang masih sering terjadi di berbagai wilayah Indonesia, termasuk di Kabupaten Ende. Studi ini membahas konflik yang muncul dalam proyek pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) di Desa Ranggatalo, Kecamatan Lio Timur, Kabupaten Ende, yang mengakibatkan perselisihan antara masyarakat pelaksana proyek dan pemilik lahan, Bapak Belasius Nggiri. Perselisihan tersebut dipicu oleh pelanggaran batas lahan dalam pengerjaan proyek yang tidak disertai dengan koordinasi, sosialisasi, atau pengukuran teknis yang melibatkan pemilik lahan secara langsung. Penanganan perselisihan masyarakat oleh Kepala Desa dinilai tidak memadai, karena tidak adanya upaya negosiasi dan fasilitator atau penyelesaian secara formal, yang pada akhirnya memperburuk hubungan sosial antar warga. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait, termasuk Kepala Desa, pemilik lahan terdampak, dan pekerja proyek. Hasil analisis menunjukkan bahwa lemahnya tata kelola proyek, minimnya komunikasi, pengawasan, serta rendahnya kapasitas kepala desa dalam menyelesaikan perselisihan masyarakat menjadi penyebab utama perselisihan tersebut berlarut. Selain itu, persepsi kepala desa bahwa persoalan tersebut tidak penting, serta tidak di aturnya regulasi desa secara ekplisit mengenai mekanisme penyelesaian perselisihan masyarakat, turut memperburuk situasi. Studi ini menegaskan pentingnya peran aktif kepala desa sebagai negosiator dan fasilitator yang menjunjung nilai hukum, keadilan, dan kearifan lokal sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Pasal 26 ayat (4) huruf l. diperlukan penguatan kapasitas kepemimpinan desa, penyusunan protokol penyelesaian konflik, serta peningkatan partisipasi masyarakat agar proyek-proyek pembangunan desa tidak hanya berhasil secara fisik, tetapi juga menjamin harmoni sosial. Kata kunci: Kewajiban, Kepala Desa, Perselisihan.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Uncontrolled Keywords:	Kata kunci: Kewajiban, Kepala Desa, Perselisihan.
Subjects:	H Ilmu Hukum > Hukum dan Perkembangan Masyarakat
Divisions:	Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	perpus takaan uniflor
Date Deposited:	31 Oct 2025 04:10
Last Modified:	31 Oct 2025 04:10
URI:	http://180.250.177.156/id/eprint/4140

Actions (login required)

View Item