PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF BAGI KEPALA DESA YANG TIDAK MENJALANKAN KEWAJIBAN DALAM MENYELESAIKAN PERSELISIHAN BATAS TANAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG DESA (Studi Kasus Di Kampung Kekadori Desa Rapowawo)

MARIA LENSIANA, REMBU (2025) PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF BAGI KEPALA DESA YANG TIDAK MENJALANKAN KEWAJIBAN DALAM MENYELESAIKAN PERSELISIHAN BATAS TANAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG DESA (Studi Kasus Di Kampung Kekadori Desa Rapowawo). Skripsi thesis, UNIVERSITAS FLORES.

	Text (COVER) COVER.pdf Download (904kB)
	Text (BAB I) BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (435kB) | Request a copy
	Text (BAB II) BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (358kB) | Request a copy
	Text (BAB III) BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (365kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (340kB) | Request a copy
	Text (BAB V) BAB V DAN DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (295kB) | Request a copy
	Text (LAMPIRAN) LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (997kB) | Request a copy

Abstract

ABSTRAK Skripsi ini berjudul: Penerapan Sanksi Administratif Bagi Kepala Desa Yang Tidak Menjalankan Kewajiban Dalam Menyelesaikan Perselisihan Batas Tanah Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa (Studi Kasus Di Kampung Kekadori Desa Rapowawo), Maria Lensiana Rembu, Nim: 2021110213 Penelitian ini menganalisis Penerapan Sanksi Administratif bagi Kepala Desa yang Tidak Menjalankan Kewajiban dalam Menyelesaikan Perselisihan Batas Tanah di Kampung Kekadori, Desa Rapowawo, berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa. Studi kasus ini berfokus pada konflik batas tanah antara keluarga Martinus dan Sebastianus yang berlarut-larut sejak tahun 2020, di mana kepala desa dinilai tidak optimal dalam menjalankan kewajibannya sebagai mediator. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis, menggabungkan studi lapangan melalui wawancara dengan kepala desa dan camat, serta studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi administratif terhadap kepala desa belum diterapkan secara efektif, meskipun Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 telah mengatur mekanisme teguran lisan, teguran tertulis, hingga pemberhentian sementara. Faktor penghambatnya meliputi: (1) faktor internal, seperti keterbatasan pemahaman hukum administrasi, lemahnya koordinasi antarlembaga, dan ketidakjelasan wewenang camat dalam menjatuhkan sanksi; serta (2) faktor eksternal, seperti rendahnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa, pengaruh hubungan kekeluargaan, dan kurangnya sosialisasi tentang mekanisme pelaporan. Temuan ini mengindikasikan perlunya penguatan kapasitas kepala desa melalui pelatihan hukum, peningkatan pengawasan oleh camat, dan edukasi masyarakat tentang hak mereka dalam menuntut penyelesaian perselisihan batas tanah secara adil. Dengan demikian, penelitian ini memberikan rekomendasi agar pemerintah daerah lebih tegas dalam menegakkan sanksi administratif demi terciptanya kepastian hukum dan keadilan di tingkat desa. Kata Kunci: Sanksi Administratif, Perselisihan, Batas Tanah,

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Uncontrolled Keywords:	Kata Kunci: Sanksi Administratif, Perselisihan, Batas Tanah,
Subjects:	H Ilmu Hukum > Hukum Administrasi Negara
Divisions:	Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	perpus takaan uniflor
Date Deposited:	12 Nov 2025 03:01
Last Modified:	12 Nov 2025 03:01
URI:	http://180.250.177.156/id/eprint/4151

Actions (login required)

View Item