EKSISTENSI HUKUM ADAT NAGEKEO DALAM PENYELESAIAN BHOBHA PONGGA (TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN) DI DESA WAJO KECAMATAN KEO TENGAH KABUPATEN NAGEKEO

MARIA SARTIKA, BETU (2025) EKSISTENSI HUKUM ADAT NAGEKEO DALAM PENYELESAIAN BHOBHA PONGGA (TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN) DI DESA WAJO KECAMATAN KEO TENGAH KABUPATEN NAGEKEO. Skripsi thesis, UNIVERSITAS FLORES.

	Text (COVER) COVER.pdf Download (1MB)
	Text (BAB I) BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (298kB) | Request a copy
	Text (BAB II) BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (303kB) | Request a copy
	Text (BAB III) BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (325kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (301kB) | Request a copy
	Text (BAB V) BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (180kB) | Request a copy
	Text (LAMPIRAN) LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

ABSTRAK Judul Skripsi : Eksistensi Hukum Adat Dalam Penyelesaian Bhobha Pongga (Tindak Pidana Penganiayaan) Di Desa Wajo Kecamatan Keo Tengah Kabupaten Nagekeo, Disusun Oleh Maria Sartika Betu, Nim 2020110539 Penelitian ini berjudul “Eksistensi Hukum Adat Nagekeo dalam Penyelesaian Bhobha Pongga (Tindak Pidana Penganiayaan) di Desa Wajo Kecamatan Keo Tengah Kabupaten Nagekeo”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hukum adat Nagekeo berperan dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan serta faktor-faktor yang memengaruhi keberlangsungannya. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum adat Nagekeo masih memiliki eksistensi yang kuat dalam kehidupan masyarakat Desa Wajo. Penyelesaian tindak pidana penganiayaan (Bhobha Pongga) dilakukan melalui mekanisme musyawarah adat yang dipimpin oleh tokoh adat dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat. Bentuk penyelesaian yang diberikan berupa denda adat, permintaan maaf, dan pelaksanaan ritual adat sebagai bentuk rekonsiliasi. Penyelesaian ini tidak hanya mengatasi permasalahan hukum, tetapi juga memulihkan hubungan sosial serta menjaga keharmonisan masyarakat. Faktor yang mendorong masyarakat memilih penyelesaian melalui hukum adat antara lain faktor sosial budaya, efisiensi waktu dan biaya, serta kepercayaan terhadap otoritas adat. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa hukum adat Nagekeo tetap eksis dan relevan dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan, karena mampu menghadirkan keadilan restoratif, menjaga kohesi sosial, serta diterima secara luas oleh masyarakat. Kata Kunci: Hukum Pidana Adat, Penganiayaan, Bhobha Pongga

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Uncontrolled Keywords:	Kata Kunci: Hukum Pidana Adat, Penganiayaan, Bhobha Pongga
Subjects:	H Ilmu Hukum > Hukum Pidana
Divisions:	Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	perpus takaan uniflor
Date Deposited:	12 Nov 2025 06:01
Last Modified:	12 Nov 2025 06:01
URI:	http://180.250.177.156/id/eprint/4155

Actions (login required)

View Item