PERAN PEMERINTAH DALAM MENGELUARKAN KEBIJAKAN HUKUM TENTANG PELESTARIAN LINGKUNGAN LAUT TERHADAP TRADISI BERBURU IKAN PAUS DI KABUPATEN LEMBATA DITINJAU DARI PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2021 TENTANG PENCEGAHAN PENCEMARAN, PENCEGAHAN KERUSAKAN, REHABILITASI DAN PENINGKATAN SUMBER DAYA IKAN DAN LINGKUNGAN LAUT

NIKOLAUS VALENTINO, BOLI TUKAN (2025) PERAN PEMERINTAH DALAM MENGELUARKAN KEBIJAKAN HUKUM TENTANG PELESTARIAN LINGKUNGAN LAUT TERHADAP TRADISI BERBURU IKAN PAUS DI KABUPATEN LEMBATA DITINJAU DARI PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2021 TENTANG PENCEGAHAN PENCEMARAN, PENCEGAHAN KERUSAKAN, REHABILITASI DAN PENINGKATAN SUMBER DAYA IKAN DAN LINGKUNGAN LAUT. Skripsi thesis, UNIVERSITAS FLORES.

[img] Text (COVER)
COVER.pdf

Download (1MB)
[img] Text (BAB I)
BAB I.pdf
Restricted to Registered users only

Download (493kB) | Request a copy
[img] Text (BAB II)
BAB II.pdf
Restricted to Registered users only

Download (388kB) | Request a copy
[img] Text (BAB III)
BAB III.pdf
Restricted to Registered users only

Download (506kB) | Request a copy
[img] Text (BAB IV)
BAB IV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (497kB) | Request a copy
[img] Text (BAB V)
BAB V.pdf
Restricted to Registered users only

Download (382kB) | Request a copy
[img] Text (LAMPIRAN)
LAMPIRAN.pdf
Restricted to Registered users only

Download (3MB) | Request a copy

Abstract

ABSTRAK PERAN PEMERINTAH DALAM MENGELUARKAN KEBIJAKAN HUKUM TENTANG PELESTARIAN LINGKUNGAN LAUT TERHADAP TRADISI BERBURU IKAN PAUS DI KABUPATEN LEMBATA DITINJAU DARI PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2021 TENTANG PENCEGAHAN PENCEMARAN, PENCEGAHAN KERUSAKAN, REHABILITASI DAN PENINGKATAN SUMBER DAYA IKAN DAN LINGKUNGAN LAUT disusun oleh Nikolaus Valentino Boli Tukan Nim: 2021110067 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Dan Sosial Humaniora, Universitas Flores-Ende, 2025 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pemerintah Kabupaten Lembata dalam mengeluarkan kebijakan hukum mengenai pelestarian lingkungan laut terhadap tradisi berburu ikan paus di Desa Lamalera, sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang pencegahan pencemaran, pencegahan kerusakan, rehabilitasi, dan peningkatan sumber daya ikan serta lingkungannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, melalui pengumpulan data primer dari wawancara dan observasi lapangan, serta data sekunder dari studi kepustakaan dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi Leva Nuang di Lamalera memiliki nilai budaya dan kearifan lokal yang tinggi, diatur oleh hukum adat yang ketat seperti larangan memburu paus betina, paus muda, dan penggunaan alat modern. Pemerintah daerah telah berupaya merumuskan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) berbasis kearifan lokal untuk menjaga keseimbangan antara pelestarian tradisi dan perlindungan ekosistem laut. Namun, implementasi kebijakan ini menghadapi berbagai hambatan, antara lain kuatnya pengaruh hukum adat, sulitnya negosiasi dengan lembaga adat, penolakan sebagian masyarakat terhadap intervensi pemerintah, keterbatasan sumber daya, serta rendahnya pemahaman masyarakat terkait dampak ekologis perburuan. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan pelestarian lingkungan laut di Lembata sangat bergantung pada pendekatan dialogis, partisipatif, dan kolaboratif antara pemerintah, masyarakat adat, dan pihak terkait lainnya. Regulasi yang dihasilkan perlu bersifat adaptif terhadap kearifan lokal agar tradisi berburu paus dapat terus berlangsung tanpa mengancam keberlanjutan ekosistem laut. Kata kunci: Peran Pemerintah, Kebijakan Hukum, Pelestarian Lingkungan Laut, Tradisi Berburu Paus, Lamalera.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Uncontrolled Keywords: Kata kunci: Peran Pemerintah, Kebijakan Hukum, Pelestarian Lingkungan Laut, Tradisi Berburu Paus, Lamalera.
Subjects: H Ilmu Hukum > Hukum Tata Negara
H Ilmu Hukum > Hukum Internasional
H Ilmu Hukum > Hukum Lingkungan dan Tata Ruang
Divisions: Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User: perpus takaan uniflor
Date Deposited: 19 Nov 2025 02:22
Last Modified: 19 Nov 2025 02:22
URI: http://180.250.177.156/id/eprint/4163

Actions (login required)

View Item View Item