AKIBAT HUKUM PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN TERHADAP KEDUDUKAN ISTRI DAN HARTA KEKAYAAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

NURMAIDAH ABDUL, HAMID (2025) AKIBAT HUKUM PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN TERHADAP KEDUDUKAN ISTRI DAN HARTA KEKAYAAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN. Skripsi thesis, UNIVERSITAS FLORES.

	Text (COVER) COVER.pdf Download (937kB)
	Text (BAB I) BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (408kB) | Request a copy
	Text (BAB II) BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (309kB) | Request a copy
	Text (BAB III) BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (289kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (485kB) | Request a copy
	Text (BAB V) BAB V-DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (283kB) | Request a copy
	Text (LAMPIRAN) LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

ABSTRAK Akibat Hukum Perkawinan Di Bawah Tangan Terhadap Kedudukan Istri Dan Harta Kekayaan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Disusun Oleh : Nurmaidah Abdul Hamid, Nim : 2021110571 Akibat hukum perkawinan di bawah tangan terhadap kedudukan istri dan harta kekayaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan di bawah tangan adalah perkawinan yang sah menurut agama namun tidak dicatatkan secara resmi di instansi berwenang, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum di mata negara. Kondisi ini menimbulkan kerugian bagi pihak istri, terutama terkait kedudukan hukum, hak nafkah, hak waris, serta pembagian harta bersama. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum Normatif dengan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach), didukung oleh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa istri dalam perkawinan di bawah tangan tidak diakui sebagai istri sah secara administratif, sehingga tidak memiliki legal standing dalam perkara perceraian, pembagian harta gono-gini, maupun klaim hak waris. Harta yang diperoleh selama perkawinan tidak diakui sebagai harta bersama dan dianggap milik pihak yang tercatat secara hukum. Dalam perspektif hukum Islam, meskipun perkawinan tersebut sah secara agama dan harta dapat dianggap sebagai hasil syirkah (kerja sama), namun hak tersebut sulit ditegakkan tanpa pencatatan resmi. Kata Kunci: Perkawinan Di Bawah Tangan, Kedudukan Istri, Harta Kekayaan.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Uncontrolled Keywords:	Kata Kunci: Perkawinan Di Bawah Tangan, Kedudukan Istri, Harta Kekayaan.
Subjects:	H Ilmu Hukum > Hukum Perdata H Ilmu Hukum > Hukum dan Perkembangan Masyarakat
Divisions:	Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	perpus takaan uniflor
Date Deposited:	19 Nov 2025 03:37
Last Modified:	19 Nov 2025 03:37
URI:	http://180.250.177.156/id/eprint/4164

Actions (login required)

View Item