PROSES PERIZINAN PERTAMBANGAN BATUAN DI KEMBUR KELURAHAN SATAR PEOT KECAMATAN BORONG KABUPATEN MANGGARAI TIMUR DITINJAU DARI UNDANG UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

UTARI, PRAMESTI (2025) PROSES PERIZINAN PERTAMBANGAN BATUAN DI KEMBUR KELURAHAN SATAR PEOT KECAMATAN BORONG KABUPATEN MANGGARAI TIMUR DITINJAU DARI UNDANG UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS FLORES.

	Text (COVER) 1. COVER - ABSTRAK.pdf Download (2MB)
	Text (BAB I) 2 BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (244kB) | Request a copy
	Text (BAB II) 3 BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (109kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 4 BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (655kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 5 BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (18kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 6 BAB V - DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (217kB) | Request a copy
	Text (LAMPIRAN) 7 LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (551kB) | Request a copy

Abstract

ABSTRAK JUDUL SKRIPSI: PROSES PERIZINAN PERTAMBANGAN BATUAN DI KEMBUR KELURAHAN SATAR PEOT KECAMATAN BORONG KABUPATEN MANGGARAI TIMUR DITINJAU DARI UNDANG UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses perizinan pertambangan batuan di Kabupaten Manggarai Timur sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, serta mengidentifikasi faktor penghambatnya. Penelitian menggunakan metode empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, menggabungkan studi kepustakaan dan wawancara dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) serta Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi NTT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan perizinan pertambangan berada pada pemerintah pusat dan dapat didelegasikan ke pemerintah provinsi, sementara pemerintah kabupaten tidak lagi memiliki kewenangan. Proses perizinan meliputi tahap permohonan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) melalui sistem OSS-RBA, dengan persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial. Faktor penghambat antara lain kurangnya koordinasi antarinstansi, minimnya pengetahuan masyarakat dan pelaku usaha terkait prosedur perizinan, serta lemahnya pengawasan terhadap pertambangan ilegal. Penegakan hukum sesuai Pasal 158 UU No. 3 Tahun 2020 belum berjalan optimal, sehingga aktivitas penambangan tanpa izin masih berlangsung. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan sosialisasi, penguatan pengawasan, dan koordinasi antarinstansi untuk memastikan kepatuhan hukum dan perlindungan lingkungan. Kata kunci: perizinan, pertambangan batuan, Manggarai Timur, Undang-Undang No. 3 Tahun 2020.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Uncontrolled Keywords:	Kata kunci: perizinan, pertambangan batuan, Manggarai Timur, Undang-Undang No. 3 Tahun 2020.
Subjects:	H Ilmu Hukum > Hukum Administrasi Negara H Ilmu Hukum > Hukum dan Perkembangan Masyarakat
Divisions:	Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	perpus takaan uniflor
Date Deposited:	27 Nov 2025 01:26
Last Modified:	27 Nov 2025 01:26
URI:	http://180.250.177.156/id/eprint/4178

Actions (login required)

View Item