ANALISIS YURIDIS TERHADAP KELALAIAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM VERIFIKASI CALON KEPALA DAERAH PADA PILKADA KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2020

YOSEPH DJARA, HAEG (2025) ANALISIS YURIDIS TERHADAP KELALAIAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM VERIFIKASI CALON KEPALA DAERAH PADA PILKADA KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2020. Skripsi thesis, UNIVERSITAS FLORES.

	Text (COVER) 1. COVER_ABSTRAK_DAFTAR ISI.pdf Download (1MB)
	Text (BAB I) 2. BAB I.pdf Download (453kB)
	Text (BAB II) 3. BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (236kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 4. BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (201kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 5. BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (240kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 6. BAB V_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (335kB) | Request a copy
	Text (LAMPIRAN) 7. LAMPIRAN .pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

ABSTRAK ANALISIS YURIDIS TERHADAP KELALAIAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM VERIFIKASI CALON KEPALA DAERAH PADA PILKADA KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2020. Pemilihan Kepala Daerah merupakan bentuk konkret dari pelaksanaan prinsip demokrasi di tingkat lokal yang menuntut integritas dan ketelitian dari lembaga penyelenggara pemilihan umum. Penelitian ini secara umum bertujuan untuk menganalisis secara yuridis terhadap kelalaian Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam verifikasi calon kepala daerah pada Pilkada Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020, khususnya kelalaian Komisi Pemilihan Umum dalam melakukan verifikasi calon kepala daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 dan untuk mengetahui implikasi hukum dari kelalaian Komisi Pemilihan Umum dalam verifikasi calon kepala daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah lalai dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dan juga peraturan pelaksana dalam hal ini Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Kelalaian tersebut berimplikasi pada tidak sahnya hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sebagaimana diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, serta berimplikasi terhadap terhadap calon kepala daerah, terhadap lembaga penyelenggara pemilu yaitu Komisi Pemilihan Umum serta terhadap legitimasi hasil pemilihan umum dan hak konstitusional warga Negara. Penelitian ini menegaskan pentingnya prinsip kehatiMMG hatian dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pemilihan, serta perlunya penguatan mekanisme verifikasi administratif dalam rangka menjaga keabsahan proses demokrasi di tingkat daerah. Kata kunci: Analisis Yuridis, Kelalaian Komisi Pemilihan Umum, Verifikasi Calon Kepala Daerah.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Uncontrolled Keywords:	Kata kunci: Analisis Yuridis, Kelalaian Komisi Pemilihan Umum, Verifikasi Calon Kepala Daerah.
Subjects:	H Ilmu Hukum > Hukum Tata Negara H Ilmu Hukum > Hukum Administrasi Negara
Divisions:	Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	perpus takaan uniflor
Date Deposited:	01 Dec 2025 01:32
Last Modified:	01 Dec 2025 01:32
URI:	http://180.250.177.156/id/eprint/4185

Actions (login required)

View Item