KEKUATAN HUKUM SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH YANG DITERBITKAN TANPA MELALUI PROSEDUR DARI SERTIFIKAT INDUK DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH (Suatu Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada)

MARIA FERONIKA, BEBHE LAY (2026) KEKUATAN HUKUM SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH YANG DITERBITKAN TANPA MELALUI PROSEDUR DARI SERTIFIKAT INDUK DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH (Suatu Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada). Skripsi thesis, UNIVERSITAS FLORES.

	Text (COVER) COVER - DAFTAR ISI.pdf Download (1MB)
	Text (BAB I) BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (237kB) | Request a copy
	Text (BAB II) BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (225kB) | Request a copy
	Text (BAB III) BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (307kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (224kB) | Request a copy
	Text (BAB V) BAB V - DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (219kB) | Request a copy
	Text (LAMPIRAN) LAMPIRAN - PLAGIASI.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

ABSTRAK KEKUATAN HUKUM SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH YANG DITERBITKAN TANPA MELALUI PROSEDUR DARI SERTIFIKAT INDUK DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH (Suatu Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada). Disusun Oleh: Maria Feronika Bebhe Lay, Nim: 2022110278. Penerbitan sertifikat hak milik baru yang berasal dari satu kesatuan bidang tanah yang telah disertifikat (sertifikat induk) seharusnya melalui prosedur pemisahan bidang tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Namun kenyataannya, di wilayah hukum Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada masih ditemukan fakta penerbitan sertifikat hak milik baru dengan mengabaikan prosedur pemisahan bidang tanah dari sertifikat induk. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana kekuatan hukum sertifikat hak milik atas tanah yang diterbitkan tanpa melalui prosedur dari sertifikat induk dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada menerbitkan sertifikat baru tanpa melalui prosedur dari sertifikat induk. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis dengan metode penelitian hukum empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara secara langsung dengan pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan dari berbagai sumber pustaka dan peraturan pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertifikat yang terbit tanpa melalui prosedur pemisahan bidang tanah dari sertifikat induk tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan batal demi hukum. Sertifikat baru tersebut tidak memiliki kekuatan mengikat karena melanggar ketentuan asas Nemo Plus Juris dan kekuatan hukum mengikat bersifat sementara berdasarkan asas Praesumptio Iustae Causa. Sedangkan Batal Demi Hukum karena cacat administrasi dan cacat yuridis yang bersifat fatal, kemudian wewenang untuk membatalkan sertifikat tanah yaitu oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Selanjutnya, untuk pembuktian sertifikat hak milik atas tanah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan/atau batal demi hukum dapat dilakukan oleh BPN melalui gelar perkara dan jika sengketa diselesaikan melalui jalur litigasi maka pembuktian dilakukan oleh para pihak di muka pengadilan. Beberapa faktor pendorong Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada menerbitkan sertifikat hak milik baru tanpa melalui prosedur dari sertifikat induk yakni faktor internal antara lain kesalahan kode entri daftar isian oleh petugas dan kualitas data spasial rendah. Sedangkan faktor eksternal, yakni adanya itikad tidak baik pemohon untuk menguasai tanah milik orang lain dan kelalaian pemohon yang tidak melakukan pengecekan riwayat tanah sebelum melakukan transaksi jual beli. Kata Kunci: Pemisahan Bidang Tanah, Kekuatan Hukum Mengikat, Batal Demi Hukum, Pembuktian.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Uncontrolled Keywords:	Kata Kunci: Pemisahan Bidang Tanah, Kekuatan Hukum Mengikat, Batal Demi Hukum, Pembuktian.
Subjects:	H Ilmu Hukum > Hukum Perdata
Divisions:	Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	perpus takaan uniflor
Date Deposited:	11 Sep 2026 04:31
Last Modified:	11 Sep 2026 04:31
URI:	http://180.250.177.156/id/eprint/4637

Actions (login required)

View Item