RAYNELDIANA, DIKE (2026) UPAYA PENEGAKKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCURIAN HEWAN TERNAK DI DESA NGINAMANU KECAMATAN WOLOMEZE KABUPATEN NGADA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PIDANA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS FLORES.
|
Text (COVER)
COVER - DAFTAR ISI.pdf Download (1MB) |
|
|
Text (BAB I)
BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (218kB) | Request a copy |
|
|
Text (BAB II)
BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (219kB) | Request a copy |
|
|
Text (BAB III)
BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (164kB) | Request a copy |
|
|
Text (BAB IV)
BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (212kB) | Request a copy |
|
|
Text (BAB V)
BAB V - DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (144kB) | Request a copy |
|
|
Text (LAMPIRAN)
LAMPIRAN - PLAGIASI.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy |
Abstract
ABSTRAK UPAYA PENEGAKKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCURIAN HEWAN TERNAK DI DESA NGINAMANU KECAMATAN WOLOMEZE KABUPATEN NGADA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA RAYNELDIANA DIKE E-mail: dhikeneldis@gmail.com Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis upaya penegakkan hukum dalam mengungkap pelaku tindak pidana pencurian hewan ternak yang pelakunya tidak diketahui di Desa Nginamanu, Kecamatan Wolomeze, Kabupaten Ngada serta untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menghambat penegakkan hukum terhadap tindak pidana tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data penelitian diperoleh melalui wawancara dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya penegakkan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Soa dalam mengungkap pelaku tindak pidana pencurian hewan ternak dilakukan melalui penerimaan laporan polisi, tindakan penyelidikan dengan mendatangi dan melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP), pencarian barang bukti dan jejak yang masih tersedia, pemeriksaan saksi, koordinasi dengan pemerintah desa, Bhabinkamtibmas, tokoh masyarakat dan masyarakat, serta pendekatan kepada masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai keberadaan ternak maupun kemungkinan pelaku. Meskipun berbagai upaya tersebut telah dilakukan, identitas pelaku dalam kasus yang diteliti belum berhasil diketahui. Faktor-faktor yang menghambat penegakkan hukum meliputi kurangnya alat bukti, lokasi Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang sulit dijangkau, rendahnya partisipasi masyarakat, keterbatasan sarana dan prasarana kepolisian, serta faktor budaya masyarakat. Kurangnya alat bukti disebabkan tidak ditemukannya jejak atau bukti yang cukup untuk mengidentifikasi pelaku, sedangkan lokasi TKP yang jauh dari permukiman dan kondisi geografis berupa perbukitan, kebun, serta kawasan hutan menyulitkan proses penyelidikan. Rendahnya partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh kekhawatiran terhadap konflik dan hubungan kekeluargaan, sementara keterbatasan sarana dan prasarana memengaruhi kecepatan dan efektivitas petugas dalam menjangkau lokasi kejadian. Faktor budaya masyarakat yang menjunjung tinggi hubungan kekeluargaan dan penyelesaian secara adat juga menyebabkan sebagian masyarakat enggan memberikan informasi kepada aparat penegak hukum. Kata Kunci: Penegakkan Hukum, Pencurian Hewan Ternak, Penyelidikan, Faktor Penghambat.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Kata Kunci: Penegakkan Hukum, Pencurian Hewan Ternak, Penyelidikan, Faktor Penghambat. |
| Subjects: | H Ilmu Hukum > Hukum Pidana |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum |
| Depositing User: | perpus takaan uniflor |
| Date Deposited: | 11 Sep 2026 05:22 |
| Last Modified: | 11 Sep 2026 05:22 |
| URI: | http://180.250.177.156/id/eprint/4639 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
