TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM PEMBEBASAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM PEMBANGUNAN JALAN (Suatu Studi di Wilayah Kelurahan Rukun Lima Kecamatan Ende Selatan Kabupaten Ende)

EDUARDUS, TIMUGALE (0015) TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM PEMBEBASAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM PEMBANGUNAN JALAN (Suatu Studi di Wilayah Kelurahan Rukun Lima Kecamatan Ende Selatan Kabupaten Ende). Skripsi thesis, UNIVERSITAS FLORES.

	Text (COVER) COVER-DAFTAR ISI.pdf Download (1MB)
	Text (BAB I) BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (235kB) | Request a copy
	Text (BAB II) BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (150kB) | Request a copy
	Text (BAB III) BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (249kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (162kB) | Request a copy
	Text (BAB V) BAB V-DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (219kB) | Request a copy
	Text (LAMPIRAN) LAMPIRAN-LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

ABSTRAK Skripsi ini berjudul: Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum Pembangunan Jalan (Suatu Studi di Wilayah Kelurahan Rukun Lima Kecamatan Ende Selatan Kabupaten Ende), Eduardus Timugale, Nim: 2021110984 Penelitian ini membahas tanggung jawab pemerintah dalam pembebasan tanah untuk kepentingan umum pada pembangunan jalan, dengan studi kasus di Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende. Landasan hukum yang digunakan antara lain Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012. Pemerintah memiliki peran sebagai pengatur, penyelenggara, dan penjamin bahwa proses pembebasan tanah dilaksanakan secara adil, transparan, menghormati hak masyarakat, serta memberikan ganti kerugian yang layak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pembebasan tanah, pemerintah bertugas memfasilitasi komunikasi antara masyarakat dan pelaksana proyek, memberikan sosialisasi yang memadai, serta menjamin adanya mekanisme ganti rugi yang adil. Namun, pada kasus Jalan Ikan Duyung, proses tersebut menghadapi hambatan seperti ketiadaan dokumen hibah resmi, lemahnya administrasi awal, kurangnya koordinasi antar instansi, keterbatasan anggaran, ketidakjelasan status kepemilikan tanah, perbedaan penafsiran lokasi penggusuran, dan penolakan dari sebagian warga yang menuntut ganti rugi. Upaya penyelesaian dilakukan melalui mediasi, musyawarah, dan penguatan peran lembaga kelurahan, tetapi belum membuahkan hasil maksimal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan pembebasan tanah sangat bergantung pada transparansi, kejelasan dokumen hukum, keterlibatan aktif masyarakat, serta kesiapan anggaran pemerintah. Rekomendasi yang diajukan adalah penguatan kapasitas administrasi pemerintah, penyusunan dokumen resmi sejak tahap awal, dan penerapan prinsip keadilan serta partisipasi masyarakat untuk menghindari konflik di masa depan. Kata kunci : Tanggung Jawab Pemerintah, Pembebasan Tanah, Kepentingan Umum.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Uncontrolled Keywords:	Kata kunci : Tanggung Jawab Pemerintah, Pembebasan Tanah, Kepentingan Umum.
Subjects:	H Ilmu Hukum > Hukum Perdata
Divisions:	Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	perpus takaan uniflor
Date Deposited:	15 Oct 2025 04:19
Last Modified:	15 Oct 2025 04:19
URI:	http://180.250.177.156/id/eprint/4122

Actions (login required)

View Item