PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PADA TRANSAKSI PEMBELIAN TERNAK DI PASAR RABU BOAWAE OLEH DINAS PETERNAKAN KABUPATEN NAGEKEO DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

MARIO REFLINO, SABE (2025) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PADA TRANSAKSI PEMBELIAN TERNAK DI PASAR RABU BOAWAE OLEH DINAS PETERNAKAN KABUPATEN NAGEKEO DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN. Skripsi thesis, UNIVERSITAS FLORES.

	Text (COVER) COVER.pdf Download (1MB)
	Text (BAB I) BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (128kB) | Request a copy
	Text (BAB II) BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (417kB) | Request a copy
	Text (BAB III) BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (420kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (295kB) | Request a copy
	Text (BAB V) BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (271kB) | Request a copy
	Text (LAMPIRAN) LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

ABSTRAK Skripsi ini berjudul: Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pada Transaksi Pembelian Ternak Di Pasar Rabu Boawae Oleh Dinas Peternakan Kabupaten Nagekeo Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Mario Reflino Sabe, Nim: 2021110910 Penelitian ini menganalisis implementasi perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi pembelian ternak di Pasar Rabu Boawae, Kabupaten Nagekeo, oleh Dinas Peternakan setempat, ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Melalui pendekatan yuridis-sosiologis dan metode penelitian empiris (wawancara, observasi, studi dokumen), hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen belum optimal. Dinas Peternakan telah melakukan upaya seperti pemeriksaan kesehatan ternak secara visual (organoleptik) setiap hari pasar (Rabu), penerbitan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH), serta koordinasi dengan pemerintah lokal. Namun, kendala utama meliputi minimnya sarana prasarana (tidak ada fasilitas pemeriksaan hewan, kandang isolasi, atau pemisahan jenis ternak), keterbatasan SDM (hanya 1 dokter hewan dan 1 paramedis untuk seluruh pasar), belum adanya Perda khusus pengawasan kesehatan ternak, rendahnya literasi hukum konsumen dan pedagang, serta keterbatasan anggaran daerah. Faktor lain yang melemahkan perlindungan adalah masih maraknya transaksi di luar pengawasan dinas, rendahnya kesadaran tanggung jawab sosial penjual, dan ketiadaan mekanisme pengaduan resmi bagi konsumen yang dirugikan. Akibatnya, penerbitan SKKH tidak konsisten, konsumen rentan membeli ternak sakit, dan prinsip keamanan barang (Pasal 4 UU No. 8/1999) belum terpenuhi. Penelitian menyimpulkan bahwa sinergi regulasi, peningkatan infrastruktur, penambahan tenaga medis, alokasi anggaran memadai, dan edukasi hukum berkelanjutan diperlukan demi menjamin perlindungan hukum yang efektif bagi konsumen. Kata Kunci: Perlindungan Konsumen Ternak, Perlindungan Konsumen, dan Kendala Dinas Peternakan.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Uncontrolled Keywords:	Kata Kunci: Perlindungan Konsumen Ternak, Perlindungan Konsumen, dan Kendala Dinas Peternakan.
Subjects:	H Ilmu Hukum > Hukum dan Perkembangan Masyarakat
Divisions:	Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	perpus takaan uniflor
Date Deposited:	18 Nov 2025 01:13
Last Modified:	18 Nov 2025 01:13
URI:	http://180.250.177.156/id/eprint/4157

Actions (login required)

View Item